BACAINI.ID, JEMBER – Rumah Sakit Daerah Kalisat (RSDK) Jember mengakui masih ada celah komunikasi dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) prioritas di wilayah timur Jember. Padahal, hampir 90 persen kunjungan pasien di rumah sakit itu sudah menggunakan BPJS Kesehatan melalui skema UHC.
Direktur RSD Kalisat, Nurullah Hidajahningtyas, mengatakan persoalan bukan lagi pada akses administratif, melainkan pemahaman masyarakat dan koordinasi antar fasilitas kesehatan.
“Kadang ada hambatan komunikasi antara rumah sakit dan puskesmas, atau masyarakat belum sepenuhnya memahami program UHC prioritas. Ini yang terus kami perbaiki,” ujarnya Sabtu (28/2/2026).
RSD Kalisat merupakan rumah sakit tipe C dengan kapasitas 112 tempat tidur. Wilayah layanannya mencakup Kalisat, Silo, Sukowono, Ledokombo, Sumberjambe, Mayang, Pakusari, serta menerima rujukan dari Umbulsari, Jelbuk, dan Arjasa.
Menurut Nurullah, program UHC prioritas memungkinkan warga Jember cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
“Mayoritas pasien kami sudah menggunakan BPJS melalui UHC. Artinya manfaatnya memang dirasakan. Tapi pemahaman di lapangan masih perlu diperkuat,” katanya.
Di sisi lain, rumah sakit juga memikul target menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Untuk itu, layanan diperkuat 20 dokter spesialis serta dukungan sekitar 1.200 tenaga kesehatan.
Nurullah menegaskan, kesiapan layanan tidak cukup hanya di rumah sakit.
Koordinasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas, dokter, perawat, hingga bidan menjadi bagian penting dalam sistem rujukan.
“Kami harus pastikan layanan siap, dokter spesialis tersedia, sarana memadai, dan komunikasi dengan puskesmas berjalan. Kalau itu solid, target penurunan AKI dan AKB lebih realistis,” tegasnya.
Selama Ramadan, pelayanan rawat jalan dimulai pukul 07.30 WIB, sementara Unit Gawat Darurat tetap beroperasi 24 jam.
Memasuki 2026, RSD Kalisat memasang komitmen mempercepat capaian UHC prioritas sekaligus mendorong agar tidak ada lagi kasus kematian ibu dan bayi di wilayah layanannya.(meg/ADV)
