Bacaini.ID, BLITAR – KPU Kabupaten Blitar resmi menetapkan Rijanto dan Beky Herdihansah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih 2025-2030 Kamis (9/1/2025).
Jika tidak ada perubahan jadwal, pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati Blitar terpilih akan berlangsung pada bulan Maret 2025 mendatang.
Pada saat yang sama, sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) tidak berhenti melakukan kajian dugaan hoax yang menyeret nama bupati Blitar terpilih Rijanto.
Kasus dugaan hoax yang muncul pada saat kampanye Pilkada 2024 itu, ternyata terus bergulir, dan bahkan telah dilaporkan ke Polres Blitar pada 29 Oktober 2024.
Keterangan Rijanto soal keberadaan cabang olah ragaE-sport (mobile legends) di platform media sosial TikTok, dinilai sebagai penyebaran kabar hoax.
Rijanto mengatakan E-sport belum diwadahi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar. Sementara KONI mengklaim sudah meresmikan E-sports pada 28 Desember 2022.
Ketua FMR Septiyani Dwi Ningrum membandingkan penanganan kasus Bupati terpilih Rijanto dengan kasus hoax surat palsu KPK yang menimpa aktivis anti korupsi Moh Trijanto.
“Jika ada penanganan yang berbeda, hal itu akan berisiko pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pada kasus dugaan penyebaran hoax surat palsu KPK tahun 2018 silam, aktivis Moh Trijanto diketahui telah dijebloskan ke penjara.
Padahal ia hanya mempertanyakan keaslian surat dalam sebuah postingan di media sosial facebook. Tindakan hukum terhadap Trijanto dinilai sarat kepentingan politis.
Indikasi itu terlihat pada penanganan kasus yang tidak tuntas. Hingga kini aparat kepolisian juga belum menangkap aktor utama pembuat surat palsu KPK.
Aparat kepolisian hanya menyebar wajah terduga pelaku pembuat surat palsu KPK ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dalam kajiannya, Septiyani Dwi Ningrum mengomparasikan proses hukum surat palsu KPK dengan penanganan kasus dugaan hoax KONI Bupati terpilih Rijanto.
Menurut dia, dugaan hoax E-sports KONI telah berdampak pada kredibilitas lembaga dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran.
Ia berharap aparat Polres Blitar berani menangani perkara yang dilaporkan sesuai dengan slogan Presisinya. Aktivis FMR juga menyiapkan laporan ke Polda Jawa Timur dengan tembusan Irwasda dan Kapolri.
“Kita berharap penegakan hukum di Blitar bisa betul-betul ditegakkan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan aktivis anti korupsi Moh Trijanto yang mengatakan penanganan hukum di wilayah Kabupaten Blitar, tidak tebang pilih.
Apalagi saat ini insitusi kepolisian tengah mendapat sorotan masyarakat luas. “Harapannya semua ditangani secara adil, presisi tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Sementara Bupati Blitar terpilih Rijanto sebelumnya pernah mengatakan jika dirinya betul-betul tidak tahu jika KONI Kabupaten Blitar sudah mewadahi olahraga E-sports.
Di sela acara di Ponpes Al-Falah Jeblog Kecamatan Talun 31 Oktober 2024 itu, Rijanto mengaku bicara soal E-sports KONI lantaran ditanya awak media.
Jika tahu E-sports sudah terwadahi KONI Kabupaten Blitar, tentunya ia tidak akan menyampaikan keterangan yang kemudian menjadi polemik itu.
Penulis: Solichan Arif
