Bacaini.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi penanda keberhasilan daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026). Dalam agenda itu, Bupati Jember Muhammad Fawait hadir langsung menerima hasil audit bersama jajaran pemerintah daerah.
Bupati Fawait menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK yang dinilainya telah menjalankan proses audit secara profesional. Menurutnya, sejumlah masukan dan rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab Jember untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Masukan yang diberikan BPK tentu menjadi catatan penting bagi kami agar tata kelola keuangan di Kabupaten Jember semakin baik dan sesuai aturan,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu.
Dia juga menilai capaian opini WTP tidak bisa dilepaskan dari kerja sama seluruh elemen pemerintahan daerah. Mulai dari fungsi pengawasan DPRD Jember hingga kedisiplinan organisasi perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar simbol administratif atau pencapaian seremonial tahunan. Lebih jauh, predikat tersebut harus menjadi refleksi bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Yang paling penting bukan hanya mendapatkan predikat WTP, tetapi bagaimana pengelolaan APBD benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Fawait meminta seluruh jajarannya tidak cepat berpuas diri. Dia mengingatkan bahwa mempertahankan kualitas tata kelola keuangan jauh lebih sulit dibanding meraih penghargaan itu untuk pertama kali.
Pemkab Jember, lanjut dia, juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK agar proses perbaikan tata kelola keuangan daerah berjalan maksimal.
Fawait menegaskan, orientasi utama pemerintah daerah bukan sekadar mempertahankan opini WTP setiap tahun. Menurut dia, yang terpenting ialah memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jember,” pungkasnya. (meg/ADV)
