Bacaini.id, JEMBER – Angka penerima bantuan pangan di Jember disebut paling kecil se-Jawa Timur. Bagi Bupati Jember, Muhammad Fawait, ini bukan sekadar data, melainkan tanda awal bahwa kemiskinan pelan-pelan bergerak turun.
Upaya menekan angka kemiskinan di Jember terus dirajut lewat kolaborasi lintas lembaga. Pemerintah Kabupaten Jember menggandeng Perum Bulog untuk memastikan distribusi bantuan pangan berjalan lebih rapi dan tepat sasaran.
Langkah itu diperkuat dalam sosialisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (26/3/2026). Forum ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari OPD, camat, hingga perangkat desa, juga melibatkan TNI dan Polri.
Kepala Bulog Jember, M. Ade Saputra, menekankan pentingnya pemahaman teknis di lapangan. Sebab, distribusi bantuan tak sekadar soal penyaluran, tapi juga akurasi data penerima.
Gus Fawait menyambut positif percepatan distribusi bantuan yang dijadwalkan mulai akhir Maret. Ia menyebut bantuan tersebut merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Insyaallah akhir Maret ini mulai disalurkan,” ujarnya.
Namun, ada pendekatan berbeda yang disiapkan Pemkab Jember. Salah satunya, rencana pemasangan stiker di rumah penerima bantuan. Bukan untuk memberi label sosial, melainkan sebagai alat bantu pendataan yang akan disinkronkan dengan Badan Pusat Statistik.
Gus Fawait menegaskan, stiker itu tidak akan mencantumkan kata “miskin”. Hanya bertuliskan “Bantuan Pangan”, lengkap dengan identitas pemerintah desa. Menurutnya, aspek martabat warga tetap harus dijaga di tengah program bantuan.
Di sisi lain, Pemkab juga menggerakkan Satgas Pengentasan Kemiskinan. ASN dilibatkan langsung untuk mengawal validasi data, khususnya pada kelompok desil 1 dan desil 2 yakni kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Menariknya, dari data terbaru, Jember justru mencatat kenaikan jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) paling rendah di Jawa Timur. Pemerintah membaca ini sebagai indikasi adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Target berikutnya cukup ambisius. Pemkab ingin menekan jumlah penduduk miskin hingga di bawah 200 ribu jiwa, angka yang selama satu dekade terakhir belum pernah tercapai.
“Pekerjaan belum selesai. Tapi arah perubahannya sudah mulai bisa kita lihat bersama,” pungkasnya.(meg/ADV)
