Bacaini.ID, JAKARTA – Ketika seorang pemimpin baru naik ke tampuk kekuasaan dengan janji perubahan ekstrem, secercah harapan membuncah di tengah masyarakat. Visi tentang negara yang bersih, adil, dan sejahtera seolah berada di depan mata.
Namun, jalan untuk mewujudkan visi tersebut sering kali jauh lebih terjal dan berbahaya dari yang dibayangkan. Bukan hanya melawan kebijakan lama, tetapi juga sebuah ekosistem mapan yang diuntungkan oleh sistem yang korup.
Perlawanan pertama dan paling kuat datang dari oligarki yang berkuasa. Kelompok ini, yang telah lama menikmati privilese ekonomi dan politik, melihat setiap langkah reformasi sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi mereka. Mereka akan menggunakan segala pengaruh, mulai media, kekuatan finansial, dan jaringan politik untuk menggagalkan kebijakan yang merugikan kepentingannya.
Di level birokrasi, perlawanan muncul dari pejabat korup yang anggarannya dipangkas. Tantangan menjadi lebih tajam ketika menyangkut pejabat dan penegak hukum yang menolak diganti atau dirotasi.
Posisi-posisi strategis ini sering kali menjadi “lahan basah” tempat mereka membangun jaringan korupsi. Ketika terancam dipindahkan, mereka tidak segan melakukan provokasi dan sabotase, membocorkan informasi rahasia yang sudah dipelintir untuk merusak citra pemerintah, atau sengaja menciptakan masalah di lapangan agar pemimpin baru terlihat tidak kompeten.
Dari dunia bayangan, muncul perlawanan dari pengusaha hitam yang bisnisnya bergantung pada kerusakan lingkungan dan pengerukan sumber daya alam ilegal. Bersama bandar narkotika, mereka adalah kekuatan finansial besar yang mampu “membeli” oknum penegak hukum korup.
Di mata mereka, pemimpin yang bersih adalah malapetaka. Jaringan gelap ini akan melawan dengan cara apa pun, termasuk kekerasan dan intimidasi, karena reformasi hukum mengancam seluruh model bisnis ilegal mereka. Tuan mereka adalah uang, kelompoknya dan dirinya sendiri.
Tantangan juga datang dari dalam institusi negara itu sendiri. Beberapa institusi bisa menjadi terlalu kuat (powerfull), bertindak seolah-olah mereka adalah negara di dalam negara, menolak pengawasan dan perubahan. Di sisi lain, oknum aparat yang represif dan kasar merasa terancam ketika reformasi menuntut profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pada akhirnya, pemimpin baru tersebut tidak sedang melawan individu, melainkan sebuah sistem yang saling terkait dan menguatkan. Setiap entitas yang terancam, dari oligarki, pejabat yang menolak mutasi, hingga aparat korup, membentuk koalisi tak terucap untuk mempertahankan status quo.
Tanpa dukungan publik yang solid dan keberanian luar biasa, niat paling mulia untuk perubahan pun dapat dengan mudah dipatahkan oleh tembok kekuasaan lama yang kokoh yang sudah menikmati kekuasaan dan mengukur segalanya dengan uang.
Penulis : Danny Wibisono*
*)Kepala Litbang Bacaini.ID
