Bacaini.id, TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memiliki harapan besar kepada perempuan, anak, dan disabilitas di wilayahnya. Pemerintah telah membuka kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (Musrena Keren).
Digelar di Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Selasa, 5 Maret 2024, perwakilan perempuan, anak dan disabilitas menyuarakan aspirasi mereka. Diantaranya adalah mendorong penciptaan jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak.
Mereka juga meminta pelatihan kepemimpinan di desa dan ormas perempuan, meningkatkan literasi hukum bagi perempuan sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.
Di bidang pendidikan, perempuan Trenggalek meminta pendidikan politik tentang hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Serta menumbuhkan kepekaan kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender, serta advokasi kebijakan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi atau lembaga politik.
Ada pula permintaan untuk melanjutkan program .000 wirausaha perempuan melalui ecommerce, pendampingan usaha dan akses permodalan. Meningkatkan keterampilan konselor desa dan kuota bagi perempuan kepala keluarga peka untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan.
Sedangkan aspirasi anak adalah permintaan sekolah gratis sampai jenjang sekolah menengah. Fasilitasi anak putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah.
Perwakilan disabilitas juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Trenggalek karena 667 orang penyandang disabilitas telah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 ini. Harapannya angka ini bisa diperluas lagi di tahun 2025 nanti.
Menanggapi usulan usulan tersebut, Arifin merespon baik dan langsung memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bergerak. “Pekerjaan rumah yang paling besar di Dinas PMD, bagaimana mengaplikasi mendorong seluruh desa untuk desa ramah perempuan, anak dan disabilitas,” ungkapnya.
Mas Bupati juga meminta seluruh OPD punya data terpilah gender, dengan begitu pembangunan manusia yang berbasis gender benar benar berbasis data. (ADV)
