Ketika Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan Board of Peace di sela-sela World Economic Forum Davos pada 22 Januari 2026, Indonesia secara resmi memasuki babak baru diplomasi internasional yang kompleks. Keputusan bergabung dengan inisiatif perdamaian yang diprakarsai Donald Trump ini bukan sekadar langkah simbolis, melainkan refleksi dari pergeseran halus dalam pendekatan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Anatomi Board of Peace: Ambisi Trump Melampaui Gaza
Board of Peace, yang diluncurkan Trump pada Januari 2026, dirancang sebagai mekanisme internasional untuk mengatasi konflik global dengan fokus awal pada stabilisasi Gaza pasca-gencatan senjata Israel-Hamas. Namun, ambisi organisasi ini jauh melampaui Timur Tengah. Trump, yang memposisikan diri sebagai chairman tanpa batasan waktu jabatan, merancang Board of Peace sebagai alternatif atau pelengkap Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik internasional.
Struktur organisasi ini mencerminkan pendekatan Trump yang khas: terpusat, pragmatis, dan berorientasi pada hasil. Dewan Eksekutif dipimpin langsung oleh Trump dengan anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh kunci seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan PM Inggris Tony Blair, dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga.
Yang menarik, Board of Peace mengadopsi model keanggotaan berlapis: keanggotaan bergilir tiga tahun melalui undangan langsung Trump, dan keanggotaan permanen dengan kontribusi finansial sebesar 1 miliar dolar AS. Model ini menciptakan hierarki kekuasaan yang jelas, dengan Amerika Serikat sebagai poros utama.
Kalkulasi Strategis Indonesia
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari konteks politik luar negeri yang lebih luas di era Prabowo. Berbeda dengan pendahulunya yang cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam inisiatif yang dipimpin kekuatan besar, Prabowo menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dan oportunistik.
Pertama, legitimasi internasional. Board of Peace mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803, memberikan payung hukum internasional yang kuat. Hal ini memungkinkan Indonesia berpartisipasi tanpa terlihat melanggar prinsip multilateralisme yang selama ini dianut.
Kedua, konsistensi dengan prinsip Palestina. Keterlibatan Indonesia sejalan dengan komitmen historis mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Prabowo menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan di Gaza.
Ketiga, diplomasi tanpa beban finansial. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengklarifikasi bahwa keanggotaan Indonesia tidak mengharuskan pembayaran kontribusi 1 miliar dolar, terutama untuk status non-permanen. Ini memungkinkan Indonesia meraih manfaat diplomatik tanpa beban ekonomi signifikan.
Dinamika Regional dan Global
Komposisi keanggotaan Board of Peace mencerminkan realitas geopolitik yang kompleks. Indonesia bergabung bersama negara-negara D-8 lainnya seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Koalisi ini menunjukkan upaya Trump membangun legitimasi melalui dukungan negara-negara Muslim, sekaligus menciptakan counterbalance terhadap kritik bahwa Board of Peace terlalu pro-Israel.
Namun, respons internasional terhadap inisiatif ini terpolarisasi. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Norwegia, Slovenia, dan Swedia menolak bergabung karena kekhawatiran Board of Peace akan melemahkan otoritas PBB. Ketidakhadiran anggota tetap Dewan Keamanan PBB selain AS juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas jangka panjang organisasi ini.
Tantangan Internal Board of Peace
Meskipun mendapat dukungan luas dari negara-negara Muslim, Board of Peace menghadapi tantangan internal yang signifikan. Komposisi dewan eksekutif yang didominasi tokoh pro-Israel dan loyalis Trump menciptakan ketegangan dengan agenda negara-negara Muslim yang menginginkan pendekatan lebih seimbang terhadap konflik Palestina-Israel.
Contohnya, Israel menolak keterlibatan Turki dan Pakistan dalam operasi militer di Gaza karena kekhawatiran hubungan kedua negara dengan Hamas. Sementara itu, negara-negara seperti Pakistan, Turki, dan Arab Saudi menolak untuk melucuti senjata Hamas, yang merupakan salah satu mandat utama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dibentuk Board of Peace.
Implikasi bagi Diplomasi Indonesia
Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace menandai pergeseran halus dalam pendekatan diplomasi Jakarta. Prabowo menunjukkan kemauan untuk terlibat langsung dalam inisiatif yang dipimpin kekuatan besar, asalkan sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
Langkah ini juga mencerminkan pragmatisme Prabowo dalam memanfaatkan setiap platform internasional untuk memperkuat posisi Indonesia. Dengan bergabung dalam Board of Peace, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap perdamaian Gaza, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemain penting dalam arsitektur keamanan global yang sedang berubah.
Risiko dan Peluang
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace membawa risiko dan peluang yang perlu dikelola dengan hati-hati. Di satu sisi, Indonesia berpeluang memperkuat pengaruh diplomatiknya dan berkontribusi nyata dalam penyelesaian konflik Gaza. Partisipasi dalam forum yang dipimpin AS juga dapat membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas.
Di sisi lain, Indonesia berisiko terjebak dalam dinamika geopolitik yang kompleks antara AS, Israel, dan negara-negara Arab. Jika Board of Peace gagal mencapai tujuannya atau justru memperburuk situasi di Gaza, reputasi diplomatik Indonesia dapat terdampak.
Masa Depan Diplomasi Multilateral
Board of Peace Trump mewakili eksperimen baru dalam diplomasi multilateral di era yang semakin terpolarisasi. Inisiatif ini menantang monopoli PBB dalam penyelesaian konflik internasional, sekaligus menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan berorientasi hasil.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk mempertahankan relevansi dalam tatanan global yang berubah. Dengan bergabung dalam inisiatif ini, Indonesia menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan realitas geopolitik baru sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar politik luar negerinya.
Keberhasilan Board of Peace dalam mengatasi konflik Gaza akan menjadi ujian pertama bagi efektivitas model diplomasi alternatif ini. Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa keterlibatan dalam inisiatif Trump ini benar-benar berkontribusi pada perdamaian yang berkelanjutan, bukan sekadar menjadi alat legitimasi bagi agenda geopolitik kekuatan besar.
Dalam konteks yang lebih luas, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace mencerminkan evolusi diplomasi Jakarta di era Prabowo: lebih pragmatis, oportunistik, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental. Apakah pendekatan ini akan membawa Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam percaturan global, atau justru menjerumuskan Jakarta dalam kompleksitas geopolitik yang tidak perlu, masih harus dibuktikan dalam praktik diplomasi ke depan.
Penulis : Danny Wibisono
