Bacaini.id, TRENGGALEK – Perbaikan jalan, penerangan lingkungan, hingga persoalan bantuan sosial masih menjadi harapan masyarakat Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
Berbagai kebutuhan tersebut disampaikan warga saat bertemu langsung dengan Wakil Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Murkam, dalam kegiatan reses pada Minggu (8/11/2026).
Sebanyak 65 warga menghadiri kegiatan yang berlangsung di kompleks MI Sawahan II tersebut.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang selama ini dihadapi sekaligus menitipkan harapan terkait pembangunan di lingkungan mereka.
Dalam dialog tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disuarakan. Warga mengusulkan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), pengaspalan jalan desa, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembangunan paving blok dan drainase.
Tak hanya itu, pembangunan talut serta tembok penahan jalan dan tebing (TPJ/TPB) juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi risiko longsor.
Murkam mengatakan, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan akses jalan, tetapi juga menyangkut fasilitas pendidikan dan keagamaan yang membutuhkan perbaikan.
“Persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari penerangan jalan, paving, drainase, hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah,” jelasnya.
Sejumlah lembaga pendidikan, mulai dari TK, PAUD, RA, MI hingga SD, turut mengusulkan rehabilitasi ruang kelas. Warga juga berharap renovasi musala dan masjid mendapat perhatian agar aktivitas pendidikan serta keagamaan dapat berlangsung lebih nyaman.
Di sektor ekonomi, masyarakat menginginkan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan pertanian, peternakan, serta perikanan juga dinilai penting mengingat sektor tersebut menjadi sumber penghidupan warga pesisir Watulimo.
Sementara itu, persoalan sosial yang mencuat meliputi ketepatan penerima bantuan sosial, pengelompokan desil kemiskinan, serta kepesertaan BPJS Kesehatan. Warga juga meminta penjelasan mengenai regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades).
“Selain pembangunan fisik, masyarakat juga membutuhkan perhatian di sektor ekonomi dan sosial. Aspirasi terkait UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, bansos, dan BPJS juga kami tampung,” kata Murkam.
Meski Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dihapus mulai 2026, Murkam menegaskan kegiatan reses tetap menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.
Menutup pertemuan, ia menyerahkan paket sembako kepada warga melalui kerja sama dengan anggota DPR RI Fraksi PKB, A. Iman Sukri.
Berbagai masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan perhatian dan pengawalan legislatif dalam pembahasan kebutuhan pembangunan Kabupaten Trenggalek.(abi/adv)
