Bacaini.id, TRENGGALEK – Potensi ekonomi di Kabupaten Trenggalek dinilai masih belum tergarap maksimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah sektor yang sebenarnya memiliki peluang besar menghasilkan pemasukan justru belum memberikan kontribusi optimal bagi kas daerah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek, Guswanto. Dalam rapat pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (5/11/2026), dia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada pola pengelolaan pendapatan yang sama setiap tahun.
Menurutnya, capaian PAD yang cenderung stagnan perlu dijawab dengan langkah konkret. Apalagi, pemerintah daerah memiliki target pembangunan dan pendapatan yang harus dicapai sebagaimana tertuang dalam RPJMD bupati.
“Sebetulnya ini semata-mata untuk mengkritisi. Dengan dasar kita mengkritisi itu karena PAD kita itu setiap tahun ini seolah-olah stagnan, tidak ada tambahan pendapatan asli daerah,” kata Guswanto.
Salah satu potensi yang disorot adalah sektor kelautan dan perikanan. Guswanto menilai keberadaan pabrik tepung ikan dan pabrik es milik pemerintah daerah semestinya bisa memberikan pemasukan lebih besar apabila dikelola dan dievaluasi secara optimal.
Selain itu, terdapat 48 gudang pendingin (cold storage) di kawasan pesisir yang disebut belum mengantongi izin resmi.
DPRD meminta perangkat daerah, terutama Dinas PUPR dan DPMPTSP, turun bersama membantu penuntasan perizinan agar aktivitas usaha tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Potensi lainnya berada di sektor pariwisata. Guswanto meminta target penerimaan dinaikkan seiring besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk pembenahan destinasi wisata melalui APBD maupun pinjaman daerah.
Pengawasan pos retribusi wisata di kawasan Watulimo juga menjadi perhatian. Penjagaan diminta berjalan optimal, termasuk malam hari, ketika wisatawan dari luar daerah berkunjung.
Sementara itu, pada sektor kuliner, Guswanto menilai persoalannya bukan kebocoran pendapatan, melainkan realisasi yang belum memenuhi target. Penertiban pembayaran pajak sejumlah usaha besar perlu dilakukan tanpa menambah tarif pajak baru.
Hal serupa berlaku pada tujuh pasar hewan, mulai Pasar Legi hingga Munjungan. Pengawasan penarikan retribusi dinilai perlu diperkuat.
“Kalau ini ditingkatkan penjagaannya dan dimaksimalkan, insyaallah PAD itu akan naik. Tidak menambah pajak, hanya menertibkan saja,” tutupnya.(abi/adv)
