Bacaini.id, BLITAR – Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Jawa Timur melakukan studi banding ke Kabupaten Jember untuk belajar penggunaan hak angket dan hak interpelasi.
Kunjungan studi banding ke Jember itu berlangsung resmi. Kenapa Jember? Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib karena DPRD Jember salah satu lembaga legislatif di Jawa Timur yang pernah menggelar hak angket.
“Kita studi banding ke Jember untuk mempelajari penggunaan hak angket dan hak interpelasi,” kata Mujib.
Hak angket dan hak interpelasi merupakan hak istimewa legislatif dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Meski hak, mekanisme penggunaan angket dan interpelasi tidak bisa dilakukan serampangan.
Di Kabupaten Blitar, pengunaan hak angket dan hak interpelasi didorong oleh munculnya polemik sewa rumah dinas wakil bupati Blitar. Sedangkan hak interpelasi terkait dengan persoalan TP2ID (Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah).
Usulan digelarnya hak angket dan hak interpelasi telah resmi diajukan sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Blitar. Sedikitnya ada 25 anggota dewan yang menandatangi usulan digelarnya hak angket dan interpelasi.
Usulan telah sampai ke tangan pimpinan dan ditindaklanjuti studi banding ke Jember. Dengan hak angket dan hak interpelasi, legislatif memiliki kewenangan memanggil Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini.
Pemanggilan bupati dalam rangka meminta penjelasan atas polemik yang terjadi.
Menurut Mujib, pemakaian hak angket dan interpelasi di Kabupaten Blitar merupakan pertama kalinya. Karena itu pimpinan legislatif perlu berhati-hati agar mekanisme yang diambil tidak keliru.
Ia juga menegaskan hak angket dan hak interpelasi yang digelar DPRD bertujuan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Dengan digelarnya hak angket dan hak interpelasi, persoalan akan menjadi terang-benderang.
Mujib meminta semua pihak untuk tidak berfikir negatif terkait penggunaan hak angket dan hak interpelasi, yakni di antaranya ada yang berspekulasi bertujuan untuk memakzulkan kepala daerah.
“Jangan diartikan hak angket dan interpelasi untuk memakzulkan bupati, bukan. Legislatif memanggil untuk meminta penjelasan terkait polemik yang terjadi,” ungkapnya.
Mujib juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa hak angket dan interpelasi merupakan hak yang dimiliki DPRD. Selain memiliki fungsi dalam urusan budgeting, legislatif juga berfungsi melakukan pengawasan.**
