Bacaini.id, BANGKALAN – Dunia pendidikan Kabupaten Bangkalan kini sedang dirundung masalah. Sebab, banyak dijumpai gedung sekolah yang tak layak pakai untuk kegiatan belajar mengajar karena rusak.
Peristiwa gedung sekolah ambruk kerap kali terjadi. Ada yang roboh karena faktor usia bangunan alias tua, ada juga akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan atap bangunan ambrol. Ada yang rusak ringan dan tak sedikit bangunan sekolah yang rusak parah, terlebih di pelosok desa.
Anehnya, meskipun banyak gedung sekolah rusak berat, dari data pokok pendidikan (dapodik), laporan yang diterima, kebanyakan sekolah mengalami rusak ringan. Diantaranya SDN 2 Serabi Timur, Kecamatan Modung dan SDN 1 Tlagah Kecamatan Galis.
Bangunan di dua sekolah ini mengalami rusak berat, tiga ruang kelasnya ambruk. Siswanya pun harus berbagi kelas dengan kelas yang lain dengan cara diberi pembatas ditengah ruangan. Bahkan ada yang harus mendirikan tenda, hingga mengungsi di rumah warga untuk mendapatkan pembelajaran.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Bangkalan, Dewi Ega tidak memungkiri kondisi pendidikan yang saat ini terjadi. Dia pun menyesali perihal laporan pihak sekolah yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Banyak sekolah yang tidak jujur saat menyampaikan data laporan terkait kondisi sekolahnya. Menurutnya, mereka lebih mementingkan akreditasi dibandingkan memperbaiki gedung sekolahnya.
“Ada dua hal yang kontradiktif, kenapa sekolah itu membaguskan laporannya (di dapodik) karena mereka butuh akreditasi, itu yang mereka kejar sehingga profilnya bagus. Karena laporannya bagus, meski kondisi gedung rusak sampai kapan pun tidak akan mendapatkan bantuan perbaikan,” ungkap Ega, Jumat, 21 Januari 2022.
Ega mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur koordinator wilayah (Korwil) pendidikan untuk memilih antara mengejar akreditasi atau memperbaiki gedung sekolah yang rusak. Sebab, jika sekolah butuh perbaikan gedung maka laporan di dapodik harus sesuai fakta.
“Hampir setiap sekolah yang rusak parah itu laporannya rusak ringan, sehingga asumsinya dibiayai BOS saja cukup. Padahal ini adalah sekolah negeri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ega meminta pihak sekolah di Bangkalan untuk melaporkan sejujurnya di dapodik terkait kondisi sekolahnya. Karena setiap tahun operator sekolah melakukan input data peserta didik serta kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Dapodik lah yang menjadi dasar pemerintah untuk memberikan bantuan kepada sekolah.
“Kami menargetkan tahun ini ada perbaikan dapodik, disesuaikan, diupgrade dapodiknya. Sekarang ini kami lakukan sosialisasi dapodik, mulai dari PAUD/TK, kalau selesai baru SD,” pungkasnya.
Sependapat dengan Ega, Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, H. Subaidi menyayangkan atas tidak jujurnya pihak sekolah dalam laporan dapodik. Akibatnya, meskipun sekolah rusak parah tetapi tidak bisa dilakukan renovasi karena perbuatan pihak sekolah sendiri.
“Harusnya ini tidak terjadi, kasihan siswa. Pihak sekolah harus jujur, laporan apa adanya, jangan mendahulukan akreditasi kalau gedungnya ambruk. Bangun dulu fisiknya yang bagus baru kejar akreditasi,” tandasnya.
Penulis: Rusdi
Editor: Novira
