Polemik yang kembali menyeret nama Dasco tidak bisa dilepaskan dari laporan investigasi Majalah Tempo pada April 2025 mengenai dugaan keterlibatan pengusaha dan politikus Indonesia dalam jaringan bisnis judi online di Kamboja.
Laporan bertajuk “Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja” tersebut menelusuri aktivitas bisnis perjudian di sejumlah wilayah Kamboja, termasuk Sihanoukville dan Poipet.
Dalam perkembangannya, informasi dari laporan tersebut menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sejumlah unggahan kemudian mengaitkan nama Dasco dengan dugaan jaringan judi online.
Namun, perlu dibedakan antara isi laporan investigasi media dan interpretasi yang berkembang di ruang digital. Dasco sendiri menegaskan bahwa laporan Tempo tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik tersebut.
Hingga kini, bantahan Dasco dan tuduhan yang beredar di media sosial merupakan dua hal yang perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak tepat menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana hanya berdasarkan penafsiran terhadap sebuah laporan jurnalistik.
Muncul di tengah dinamika bursa Wakil Presiden
Waktu kemunculan kembali isu tersebut juga menarik perhatian karena bertepatan dengan menguatnya nama Dasco dalam pembicaraan politik mengenai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah kalangan mulai mendorong Dasco untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Selain dirinya, nama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono juga diperbincangkan.
Pada Selasa (17/11/2026), Dasco telah merespons dukungan tersebut. Ia meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden kepada MPR.
Sementara itu, MPR telah menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan jadwal tersebut, batas waktu pengajuan nama jatuh pada 25 November 2026.
Kemunculan kembali isu yang menyeret Dasco di tengah dinamika tersebut tentu menjadi perhatian. Meski demikian, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut sengaja dimunculkan untuk memengaruhi peluang politiknya.(htw/edt)



