JOMBANG – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jombang menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten 2021. Mereka menggelar aksi dari Kantor Dinas Tenagakerja menuju kantor Pemkab Jombang, Rabu, 19 Nopember 2020.
Aksi ratusan buruh ini di mulai dari masing masing pabrik. Mereka datang secara bergelombang menuju titik kumpul di depan kantor Dinas Tenagakerja yang ada di Jalan KH Wahid Hasyim. Setelah berkumpul masa aksi melakukan longmarch menuju kantor pemkab dengan jalan kaki. Aksi buruh ini mendapatkan pengawalan ketat petugas kepolisian. “Kita menuntut adanya kenaikan UMK Tahun 2021,” ujar Hadi Purnomo korlap aksi.
Buruh menuding UMK di Kabupaten Jombang tidak akan naik sesuai permintaan buruh yakni 5,26 persen sesuai UMP. Pasalnya rapat pleno dewan pengupahan yang sudah dilakukan sebelumnya tidak menemukan kata sepakat.
Apalagi rekomendasi Bupati yang sudah dikirimkan ke Gubernur nilainya tidak disampaikan ke buruh. “Kita tidak tahu berapa nilai yang di usulkan ke gubernur sampai sekarang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenagakerja Kabupaten Jombang, Purwanto saat dikonfirmasi memastikan usulan sudah disampaikan dan tinggal menunggu keputusan gubernur. “Bola sekarang ada di pemprov karena kita sudah kirimkan usulkan rekomendasi ke gubernur,” jelasnya.
Usulan rekomendasi ini didasarkan pada hasil rapat dewan pengupahan sebelumnya. Dalam rapat pleno dewan pengupahan antara serikat pekerja dan pihak pengusaha yang tidak ada titik temu. Buruh meminta ada kenaikan UMK sebesar lima persen dengan patokan UMP yang sudah ditetapkan gubernur. Sedang pengusaha mengaku hanya mampu membayar kenaikan sebesar 1,26 persen. “Dalam keduabelah pihak menyerahkan rekomendasi kepada bupati,” sebutnya.
Untuk nilai yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur, Purwanto enggan menyebut. Dirinya berdalih rekomendasi sudah dikirim dan diminta menunggu hasil yang dikeluarkan oleh gubernur. “Ini wewenang bupati kita tunggu saja hasilnya,” pungkas Purwanto.
Penulis : Syailendra
Editor : Karebet
