Poin Penting:
- Demonstrasi menentang tingginya biaya hidup di Prancis meluas dan berubah menjadi kerusuhan.
- Penjarahan toko dan kebakaran balai kota bersejarah di Limoges menjadi dampak utama.
- Pemerintah Prancis memperketat pengamanan dan menindak pelaku kerusuhan melalui proses hukum.
Bacaini.ID, PRANCIS – Tingginya biaya hidup memicu demonstrasi besar di Prancis yang berujung kerusuhan di sejumlah kota, termasuk Paris, Lyon, Marseille, dan Limoges. Demonstrasi Prancis yang dimulai pada 17 Oktober 2026 itu diwarnai bentrokan dengan aparat, penjarahan toko, serta kebakaran balai kota bersejarah di Limoges.
Selain biaya hidup tinggi di Prancis, demonstrasi besar-besaran juga dipicu lonjakan harga kebutuhan pokok, serta tuntutan perbaikan fasilitas sekolah oleh aliansi pelajar, berubah menjadi kerusuhan massal. Chaos yang dimulai Minggu 18 Oktober 2026 meluas di berbagai kota termasuk ibu kota Paris, Lyon, Marseille, hingga Limoges.
Bentrokan sengit antara massa bertopeng dengan aparat kepolisian memicu penjarahan ritel modern secara terorganisir, hingga pembakaran sejumlah fasilitas publik bersejarah. Data resmi Kementerian Dalam Negeri Prancis yang dipublikasikan stasiun penyiaran publik Prancis, France 24, menyebut intensitas gerakan massa mencapai puncaknya pada akhir pekan lalu.
Pemerintah Prancis mencatat sedikitnya 550.000 orang turun ke jalan di seluruh penjuru negeri, di mana sekitar 110.000 demonstran berpusat di Paris. Di sisi lain, konfederasi serikat buruh Prancis, Confédération Générale du Travail (CGT), mengklaim bahwa mobilisasi massa sebenarnya jauh lebih besar, yakni menyentuh angka 800.000 orang.
Ketegangan di lapangan memuncak ketika kelompok-kelompok radikal domestik yang dikenal sebagai Black Blocs serta elemen kriminal oportunis menyusup ke tengah barisan demonstran damai. Menurut laporan investigasi koran nasional Prancis, Le Monde, para perusuh memanfaatkan momentum unjuk rasa biaya hidup ini untuk melakukan tindakan anarkis. Mereka menyerang aparat menggunakan benda keras, botol kaca, serta kembang api komersial yang dimodifikasi menjadi senjata.
Pihak Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa bentrokan tersebut mengakibatkan sedikitnya 150-600 personel kepolisian dan gendarmerie mengalami luka-luka dalam tugas. Dampak kerusakan infrastruktur dan ekonomi akibat kerusuhan ini tergolong masif. Di kota Limoges, sebuah balai kota bersejarah berusia 140 tahun dibakar oleh kelompok perusuh bertopeng hingga menyebabkan menara jam ikonik di gedung tersebut runtuh total.
Sementara itu, sektor swasta terpukul hebat akibat penjarahan massal. Melalui wawancara resmi di stasiun televisi berita Prancis, BFMTV, CEO ritel raksasa Carrefour, Alexandre Bompard, mengonfirmasi bahwa lebih dari 50 gerai Carrefour terdampak secara nasional, dan 20 di antaranya dijarah habis hingga mengalami kerugian komersial yang diperkirakan mencapai puluhan juta euro.
Menanggapi situasi yang kian tak terkendali, otoritas keamanan Prancis mengambil tindakan hukum yang sangat tegas. Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, dalam konferensi pers resminya yang dikutip oleh France 24, mengumumkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan antara 1.200 hingga 2.400 penangkapan secara nasional terhadap para perusuh dan penjarah sejak kerusuhan meluas.
Secara spesifik, Kepolisian Prefektur Paris merilis laporan terpisah yang mencatat rekor 855 penangkapan di wilayah ibu kota, di mana 557 orang di antaranya langsung dijebloskan ke tahanan yudisial untuk menghadapi proses tuntutan pidana oleh kejaksaan setempat.
Tuduhan soal Imigran Muncul di Tengah Kerusuhan Prancis
Di tengah situasi domestik yang memanas, narasi mengenai komposisi dan latar belakang para pelaku kerusuhan menjadi perdebatan internasional. Beberapa tokoh politik luar negeri, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, melemparkan tuduhan kekerasan massal berakar dari masalah imigrasi massal dan kegagalan proses asimilasi di Eropa. Pernyataan tersebut disiarkan secara global melalui laporan AFP yang dikutip oleh Arab News.
Namun, klaim politis eksternal tersebut langsung dibantah oleh data lapangan dan otoritas penegak hukum Prancis. Investigasi formal terhadap profil para tahanan menunjukkan bahwa mayoritas mutlak pelaku unjuk rasa dan kerusuhan adalah warga negara Prancis asli, bukan imigran baru. Aksi ini digerakkan secara domestik oleh gabungan serikat pekerja, faksi sayap kiri, mahasiswa, serta kelompok Yellow Vests yang murni menolak kebijakan pengetatan anggaran pendidikan Prancis serta inflasi ekonomi.
Otoritas keamanan Prancis menegaskan bahwa keterlibatan sebagian pemuda dari kawasan pinggiran (banlieues) adalah fenomena warga negara Prancis generasi kedua atau ketiga, sehingga mengaitkan kerusuhan ini sebagai “krisis imigrasi” secara faktual tidak akurat.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengeluarkan kecaman keras dari Istana Élysée sebelum melanjutkan agenda diplomatik resminya ke Timur Tengah. Melalui pernyataan tertulis yang dirilis oleh Kepolisian Prefektur Paris via Sortiraparis, Macron menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada para pelaku kriminal.
“Mereka yang melakukan penjarahan, menyerang kantor pemerintahan, maupun merusak bisnis warga akan dituntut dan dihukum seberat-beratnya berdasarkan hukum pidana yang berlaku,” tegas Macron.
Saat ini, Perdana Menteri Sébastien Lecornu terus menggelar rapat krisis antarkementerian bersama para wali kota dari Paris, Marseille, dan Lyon guna merumuskan strategi taktis pemulihan keamanan dan stabilitas ekonomi nasional. Kendati pengamanan telah diperketat secara maksimal dengan mengerahkan ribuan personel tambahan, situasi di Prancis masih berada dalam status siaga penuh, mengingat serikat-serikat buruh utama telah menjadwalkan aksi mogok kerja lanjutan yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada awal November mendatang. (bl/sa)
