Bacaini.ID, KEDIRI – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah dapur penyedia makanan di berbagai daerah dihentikan operasionalnya setelah ditemukan masalah serius terkait kebersihan, kelayakan, hingga pelanggaran standar operasional.
Penutupan ini bukan hanya dalam jumlah kecil, bahkan mencapai ratusan dapur di seluruh Indonesia.
Di Sumatera Utara, 252 dapur SPPG langsung disetop karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) meski sudah beroperasi lebih dari 30 hari.
Tak hanya di Sumut, BGN juga menutup 43 dapur di berbagai daerah setelah inspeksi mendadak menemukan menu Ramadan yang dinilai tidak layak konsumsi, seperti makanan yang tidak memenuhi standar quality control MBG.
Evaluasi nasional Februari 2026 juga mengungkap 47 dapur yang tetap menyajikan makanan tidak layak—mulai dari roti berjamur, buah busuk, lauk basi, hingga telur mentah. Semua dapur tersebut kini disuspend.
Di wilayah timur Indonesia, jumlah yang dihentikan bahkan lebih besar: 717 dapur MBG disetop karena belum mengajukan sertifikasi SLHS sama sekali.
Selain itu, inspeksi di Sukabumi menemukan dapur yang sangat tidak higienis—bahkan masak di lantai, ventilasi buruk, hingga tabung gas disimpan sembarangan. Pengelola diberi SP1 dan diwajibkan relokasi.
Mengapa BGN Sangat Tegas?
BGN menilai bahwa ketidakpatuhan dapur terhadap standar sanitasi bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi bisa mengancam kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama MBG.
Temuan seperti keracunan makanan, kontaminasi pangan, kurangnya fasilitas kebersihan, serta pengolahan bahan pangan yang tidak layak menjadi alasan kuat mengapa BGN mengambil langkah tegas.
Aktivis lingkungan di Banggai bahkan mendesak BGN untuk tidak ragu menutup dapur dengan instalasi limbah yang tidak sesuai standar. Salah satu dapur di Banggai pun resmi disuspend setelah evaluasi menemukan saluran pembuangan air limbah yang tak memenuhi aturan.
Dampak Penutupan Dapur bagi Penerima MBG
1. Risiko keterlambatan distribusi makanan
Dengan banyaknya dapur dihentikan secara mendadak, distribusi menu MBG di beberapa wilayah berpotensi terganggu, terutama di daerah yang hanya bergantung pada satu dapur utama.
2. Peserta didik mungkin menerima menu sementara atau alternatif
Di sejumlah daerah, MBG diganti dengan paket makanan kering atau bundling untuk beberapa hari sekaligus, namun ini bisa menimbulkan keluhan jika dianggap tidak cukup layak atau tidak sesuai porsi yang biasa.
3. Keamanan pangan lebih terjamin ke depannya
Meski ada gangguan sementara, penutupan sekaligus evaluasi besar-besaran ini justru memberi manfaat jangka panjang:
- Anak-anak terhindar dari risiko keracunan,
- Makanan yang diterima lebih aman,
- Standar pengolahan makanan semakin ketat.
4. Pengelola dapur lebih terdorong untuk memperbaiki standar
Penutupan telah memberi tekanan kuat pada pengelola SPPG untuk segera memenuhi SLHS, memperbaiki SOP, dan meningkatkan manajemen dapur.
BGN juga memberikan waktu 30 hari bagi dapur untuk mengurus sertifikasi sebelum kembali beroperasi.
5. Transparansi dan pengawasan publik meningkat
BGN membuka kanal pengaduan 24 jam dan terus mendorong masyarakat melaporkan jika ada penyimpangan, ini membuat pengawasan menjadi lebih partisipatif dan terbuka.
Penulis: Hari Tri Wasono
