Pandangan berbeda disampaikan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kediri, M Abdur Roziqin. Mengacu Open Legal Policy atau kebijakan hukum terbuka, putusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bisa langsung dilaksanakan jika terkait dengan urgensi.
“Berdasarkan sumber-sumber yang saya baca soal kebijakan hukum terbuka, putusan MK kemarin ya sah saja. Selama calon itu diusung partai politik dengan koalisi dan memenuhi syarat pencalonan capres cawapres terkait threshold batasan usia,” papar Roziqin.
Menurut Roziqin, mengacu keputusan tersebut, capres cawapres bisa memiliki legitimasi ketika pernah secara teruji sebagai pejabat publik dan mendapat kepercayaan publik. “Fair aja, secara hukum kuat kok. Beda lagi kalau isu liar yang kita tanggapi,” tegasnya.
Soal pencalonan Gibran, menurut Roziqin, Gibran tidak pernah menyatakan akan maju sebagai capres maupun cawapres 2024 nanti. Presiden Jokowi pun mengatakan putusan MK itu menentukan bagaimana kebijakan hukum itu seharusnya terjadi.
“Maka pencalonan Gibran kembali lagi ke threshold. Secara putusan MK kemarin dia bisa lolos, tetapi mungkin dari partainya sendiri, kita kan belum tahu,” imbuhnya.
Penulis: Novira
Editor: Hari Tri W
