Bacaini.id, BATU – Perum Perhutani membantah tudingan adanya dugaan alih fungsi lahan yang memicu terjadinya banjir bandang, Kamis, 4 November 2021 lalu. Perubahan tata fungsi hutan disebut sebagai penggarapan lahan.
Administratur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malang, Candra Musi mengatakan memang ada perubahan tata fungsi lahan yang awalnya memang adalah kawasan hutan lindung. Tapi dia berdalih bahwa itu bukan alih fungsi, melainkan penggarapan lahan.
”Itu bukan ahli fungsi, itu kami penggarapan lahan. Kalau alih fungsi itu perubahan fungsi hutan dari satu fungsi ke fungsi yang lainnya. Kalau lari dari fungsi awalnya baru bisa dikatakan alih fungsi lahan,” terang Candra.
Penggarapan lahan yang dilakukan sudah sesuai UU tentang taat kelola hutan dimana ada 3 fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Dalam fungsi produksi inilah dimanfaatkan untuk diambil hasilnya.
”Hasilnya berupa kayu dan non-kayu, dan juga tidak menutup kemungkinan bisa dibuat agroforestry, dengan ditanami tanaman buah-buahan. Itu yang namanya fungsi hutan,” jelasnya.
Pada pemanfaatan fungsi inilah yang kemudian diakui Chandra harus dikaji ulang dan disosialisasi kepada masyarakat agar tidak menanam tanaman semusim seperti sayur-mayur yang tidak bisa mengikat tanah.
Chandra mengungkapkan, lahan yang dikelola Perhutani ada sekitar 6 ribu hektar. Terdiri dari 2.900 hektar hutan lindung dan 3.000 hektar untuk hutan produksi. Dari sekian hektar hutan produksi itu, lanjut dia ada 600 hektar dimanfaatkan untuk lahan pertanian.
”Nanti dari 600 hektar itu akan kita identifikasi lagi mana-mana yang jadi lahan pertanian. Kurang lebih ada 100 hektar digarap. Tapi tidak semua, masih ada pohon yang tumbuh, tidak murni lahan kosong,” tegasnya.
Menurutnya, sejak tahun 2005 Perhutani tidak pernah melakukan penebangan lagi karena statusnya sebagai hutan lindung.
Anggota Komisi E DPRD Kota Batu, Hikmah Bafaqih tetap meyakini jika ada alih fungsi lahan terjadi. Sebelum banjir bandang terjadi, dia sudah berkunjung sebanyak empat kali ke kawasan hulu.
”Sudah kami rekomendasikan berkali-kali agar tidak diubah fungsinya. Ini sudah kali keempat saya bilang, tapi sekarang keliatan dampaknya,” ujar dia.
Hikmah berharap Perum Perhutani terbuka dengan kepedulian semua pihak ini. Kesadaran terkait pentingnya menjaga kawasan resapan air tentu jadi tanggung jawab bersama mencegah bencana berkepanjangan.
“Mau istilahnya penggarapan lahan atau apa tetap judulnya alih fungsi hutan dan itu sudah jelas membahayakan. Ya, sejak awal ya jangan dibiarkan,” tegas dia.
Penulis: A. Ulul
Editor: HTW
Tonton video:
