Bacaini.id, BANGKALAN – Isu dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan dan persoalan pertanian disuarakan gabungan aktivis mahasiswa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dalam aksi unjuk rasa di Pemkab Bangkalan, Madura Jawa Timur.
Dalam orasinya koordinator PMII Samsul Anwar mengatakan posko pengaduan terkait dugaan pungli di dunia pendidikan telah dibuka. Hal itu menyusul adanya sejumlah sekolah yang diduga melakukan praktik pungli.
Yakni di antaranya SMAN Arosbaya, SMKN Tanjung Bumi, SMAN Kamal, SMPN Arosbaya SMPN2 Bangkalan dan MTsN Bangkalan. “Para siswa diwajibkan memesan atau membeli atribut sekolah terhadap koperasi sekolah dengan harga yang cukup fantastis hingga mencapai Rp.1,5 juta,” ujar Samsul Anwar Selasa (31/10/2023).
Para aktivis melihat adanya dugaan manipulasi harga. Dari uang yang sudah dikeluarkan, siswa hanya mendapatkan kain batik, kain rok, kaos kaki, kerudung, ikat pinggang dan baju olahraga.
Jika dihitung, kata Anwar harga tersebut selisihnya sangat jauh dari harga pasaran. “Hal ini sangat memberatkan orang tua siswa,” tegasnya.
“Padahal, beberapa bulan lalu PMII Bangkalan sudah bersepatakat di atas kertas dalam bentuk Pakta Integritas dengan Dinas Pendidikan Bangkalan dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur mengenai penyelesaian pungutan liar ditingkat SMPN/MTsN sederajat dan SMKN/SMAN. Tetapi kesepatan tersebut tidak dilaksanakan,” tambahnya.
Dalam unjuk rasa PC PMII Bangkalan membawa sejumlah tuntutan terhadap Pj Bupati Bangkalan. Di antaranya segera membenahi sektor pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Kemudian menindaktegas Kadis/Plt, Kacab Pendidikan dan Kemenag Bangkalan yang diduga melakukan pelanggaran tata kelola sekolah.
“Termasuk menghentikan jual beli seragam dengan harga tak wajar. Jika tuntutan kami tidak diindahkan dalam kurun waktu 7×24 jam, maka kami akan datang kembali dengan konten yang berbeda,” ancamnya.
Sementara koordinator aksi dari GMNI Bangkalan Hasan Basri mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir banyak lahan pertanian di Bangkalan yang beralih fungsi karena banyaknya pembangunan perumahan.
Kondisi itu membuat lahan pertanian menjadi berkurang sehingga merugikan petani Bangkalan karena lahannya kian terkikis. Akibatnya hal itu berdampak pada kesejahteraan pertanian.
“Akibatnya, jumlah bahan pokok yang dihasilkan dari petani Bangkalan semakin berkurang dan menimbulkan melonjaknya harga bahan pokok tersebut,” ujarnya.
Senada dengan PMII, dalam unjuk rasa aktivis GMNI Bangkalan mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pj Bupati Bangkalan. Di antaranya untuk segera menghentikan praktik alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Kemudian juga mendesak untuk segera merealisasikan Perda Kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Sayangnya, aksi gabungan mahasiswa PMII dan GMNI itu tidak ditemui oleh Pj Bupati Bangkalan atau pihak Pemkab Bangkalan yang mewakili.
Asisten bidang Pemerintahan Pemkab Bangkalan, Ismed Efendy mengatakan, Pj Bupati Bangkalan sedang tidak ada di tempat sehingga tidak bisa menemui massa aksi.
“Pak Pj sedang di Jakarta sejak jumat siang, sehingga tidak bisa menemui para mahasiswa, dan para mahasiswa sudah mengecek sendiri tadi ke ruangannya,” katanya
Ismed mengaku sudah menampung semua aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa dan akan menyampaikan kepada Pj Bupati Bangkalan. “Semua aspirasi kita tampung, kita sampaikan nanti ke Pak Pj agar OPD terkait yang menjelaskan,” pungkasnya.
Penulis: Rusdi
Editor: Solichan Arif
