Bacaini.id, MALANG – Puluhan orang akademisi dan gabungan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Alun-alun Tugu Kota Malang, Senin (5/2/2024).
Massa yang terdiri dari dosen perguruan tinggi, aktivis LSM, mahasiswa hingga ibu rumah tangga mengecam kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mengabaikan etika.
Massa mengusung wacana Reformasi Jilid 2 lantaran Indonesia dinilai telah mengalami krisis kepemimpinan.
Perwakilan akademisi Malang Raya, Purnawan Dwikora Negara mengatakan aksi harus dilakukan mengingat situasi moral etik pemimpin dinilai mulai sengaja dilunturkan.
“Pagi ini menyatakan seruan luhur, karena kami berangkat dari menyangkut keluhuran budi, etika, sebuah situasi moral etik yang saat ini sedang tergerus dan terdegradasi,” ujar Purnawan, Senin (5/2/2024).
Disampaikan bahwa jika pemimpin rusak maka rakyat akan turut juga rusak. Menurut Purnawan, Indonesia tengah dilanda krisis keteladanan, etika, moral dan hukum.
Semua itu kata dia telah diatur dalam Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Turunnya akademisi ke jalan lantaran aspirasi dan nasehat mereka telah diabaikan.
”Kami ini para dosen tidak ikut diam, kan kita gerak di forum rektor PT. Tapi karena tidak direspon dan sudah dirasa waktunya kami turun ke jalan,” ujarnya.
Purnawan juga membeberkan beberapa fakta konkrit terkait mundurnya moral dan etika kehidupan berbangsa. Hal itu terlihat dari praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh Presiden jelang hari H Pemilu.
Praktik itu, kata dia bahkan dilakukan mulai dari Presiden, Mahkamah Konstitusi, termasuk para ketua partai dan para Capres-Cawapres yang menunjukkan etika yang tidak luhur.
“Sebetulnya penguat utamanya etika ini adalah dari keteladanan moral dari pemimpin bangsa. Kalau pemimpinnya memberikan teladan negatif, apa jadinya di masyarakat kita nanti,” tegasnya.
Dalam aksi massa menyerukan 6 poin desakan:
1. Mendesak Pemimpin Negara, Pemimpin Bangsa, dan Pemimpin Masyarakat untuk memberikan keteladanan etika/moral dan praktik kenegarawanan dalam kehidupan berbangsa bernegara.
2. Menuntut para Pemimpin Partai Politik, Para Capres Cawapres, para Calon Legislatif untuk berpolitik secara santun mengedepankan etika dan budaya malu.
3. Menuntut Presiden beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.
4. Menyeru DPR dan DPRD untuk tidak diam membisu agar selalu aktif mengkoreksi sebagai fungsi jalannya demokrasi dan justru tidak menyanderanya untuk kepentingan partainya, golongannya atau pribadinya.
5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat pemilu yang JURDIL dan berani mengawasinya guna memperolah pemerintahan dengan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
6. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mencari sisa sisa nilai etika kehidupan berbangsa pada diri masing masing. Hal ini guna kemartabatan bangsa Indonesia di tengah rendahnya martabat dan keteladanan para Pemimpin Negara, Pemimpin Bangsa dan Pemimpin Masyarakat.
Penulis: A.Ulul
Editor: Solichan Arif
