Bacaini.id, JOMBANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jombang mulai memetakan dan mengkaji 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Senin (19/10/2026).
Usulan yang dibahas mencakup isu-isu krusial daerah, mulai dari pelindungan lingkungan hidup, penanganan bencana, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Dari total 11 Raperda yang diusulkan, tujuh di antaranya merupakan usulan eksekutif (Pemerintah Kabupaten Jombang), sedangkan empat selebihnya adalah raperda inisiatif DPRD Jombang. Meski begitu, seluruh usulan tersebut tidak otomatis langsung ditetapkan sebagai prioritas.
Anggota Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono, menegaskan bahwa pihaknya harus melakukan penyaringan dan kajian mendalam terlebih dahulu terkait urgensi, kesiapan dasar hukum, serta kemanfaatannya bagi masyarakat.
”Ini perlu kita kaji dari sisi regulasi dan kesiapan persyaratannya. Jangan sampai perubahan bentuk badan usaha maupun penetapan aturan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku,” tegas Kartiyono.
Pada kelompok Raperda Eksekutif, salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah rencana perubahan bentuk hukum BUMD Aneka Usaha Seger menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah ini dikaji agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Selain itu, Bapemperda juga menaruh perhatian besar pada Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna menjawab keluhan warga terkait kualitas air dan pengendalian sumber daya alam. Di sektor kebencanaan, kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai perlu diperkuat melalui evaluasi struktur organisasi agar lebih optimal menangani ancaman banjir hingga kekeringan.
Dorong Kesetaraan Hak dan Potensi Generasi Muda
Sementara itu, empat Raperda Inisiatif DPRD diarahkan untuk merespons kebutuhan sosial masyarakat. Salah satunya adalah Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah “Sejahtera untuk Semua”.
”Sudah saatnya hak-hak penyandang disabilitas mendapat perhatian yang lebih kuat. Mereka harus mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang setara,” ungkap Kartiyono.
DPRD Jombang juga memprioritaskan Raperda Kepemudaan dan Olahraga untuk memfasilitasi kreativitas pemuda serta pembinaan atlet daerah sejak dini, disamping kajian terhadap Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Sebagai langkah konsolidasi, Bapemperda DPRD Jombang dijadwalkan akan berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahapan ini penting untuk memastikan seluruh Raperda yang lolos ke Propemperda 2027 memiliki payung hukum yang kuat dan siap dibahas secara efektif.(ADV)
