Bacaini.id. Jember – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang menembus 6 persen dalam semester pertama 2026. Apresiasi itu disampaikan saat menerima kunjungan Bupati Jember Muhammad Fawait di kantor BPS RI, Kamis (29/10/2026).
Dalam paparannya, Amalia menyoroti pertumbuhan ekonomi Jember pada kuartal I yang mencapai 6,35 persen dan kuartal II sebesar 5,9 persen. Capaian tersebut dinilai menarik karena pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perhatian terhadap persoalan kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonominya kencang, tetapi kemiskinannya juga di-touch dengan baik,” ujar Amalia.
Menurut dia, tidak semua kepala daerah memberi perhatian seimbang pada pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Karena itu, upaya Pemerintah Kabupaten Jember yang menggarap kedua aspek tersebut mendapat apresiasi dari BPS RI.
Amalia juga menilai pemahaman Bupati Fawait terhadap data statistik menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS. Data, menurutnya, dapat menjadi pijakan bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kami apresiasi buat Pak Bupati. BPS siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” katanya.
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama Pemkab Jember dan BPS RI, terutama dalam pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut proses verifikasi dan validasi data untuk kelompok desil pertama dan kedua telah dilakukan. Hasilnya juga sudah disampaikan kepada BPS RI.
Pemkab Jember selanjutnya berencana memperluas proses tersebut hingga kelompok desil ketiga. Bahkan, jika memungkinkan, verifikasi akan dilanjutkan terhadap masyarakat pada desil keempat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melibatkan aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN), hingga relawan. Pelibatan berbagai unsur ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih aktual.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” kata Bupati Fawait.
Menurut dia, data sosial ekonomi tidak bisa dianggap sebagai informasi yang bersifat tetap. Perubahan kondisi rumah tangga, pekerjaan, kelahiran, hingga kematian dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Jember berencana mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan BPS. Sistem tersebut diharapkan memungkinkan pembaruan data masyarakat dilakukan secara berkala sehingga kebijakan pemerintah tidak lagi bertumpu pada kondisi data yang sudah berubah.
Bupati Fawait menyebut, saat awal memimpin Jember, jumlah penduduk miskin secara absolut di kabupaten tersebut termasuk dua terbesar di Jawa Timur. Namun, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, Jember kini telah keluar dari posisi dua besar tersebut.
Selain itu, jumlah penduduk miskin disebut berkurang sekitar 15.990 orang. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang ingin terus dipertahankan pemerintah daerah.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Pemkab Jember juga telah menyampaikan target penurunan kemiskinan hingga 2030 kepada BPS RI. Kerja sama kedua pihak diharapkan tidak berhenti pada pemutakhiran data, tetapi juga mencakup kajian untuk mengukur sejauh mana program pemerintah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Bupati Fawait menilai dukungan anggaran pemerintah pusat turut berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Menurut dia, sinergi APBN dan APBD perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pada 2026, Jember memperoleh program revitalisasi 258 sekolah dengan nilai anggaran Rp187,38 miliar. Program tersebut mencakup 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta, mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.
Dukungan pemerintah pusat juga diberikan melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pada tahun anggaran 2025–2026, alokasi bantuan untuk sektor tersebut disebut mencapai sekitar Rp312 miliar. Bantuan meliputi alat dan mesin pertanian, pompa air, traktor, mesin panen, hingga rehabilitasi jaringan irigasi.
Selain itu, bantuan pangan pada 2026 menyasar sekitar 390.744 keluarga penerima manfaat. Jember juga memperoleh dukungan pembangunan Sekolah Rakyat melalui APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp221,99 miliar.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui kebutuhan bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Nilai anggaran program tersebut di Jember diperkirakan dapat mencapai Rp4,6 triliun per tahun apabila seluruh unit pelayanan beroperasi sesuai target.
Bupati Fawait mengatakan, berbagai program tersebut perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah, lanjut dia, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun berbagai unsur masyarakat.
“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Ke depan, Pemkab Jember dan BPS RI berencana memperkuat kerja sama dalam pemutakhiran data sosial ekonomi serta mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pertumbuhan ekonomi Jember berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. (meg/adv)
