Bacaini.id, JEMBER — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Khozin berharap inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Jember dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Harapan tersebut disampaikan setelah pihaknya bersama Menteri PANRB melakukan kunjungan untuk memantau pelaksanaan pelayanan publik di Jember.
Khozin mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dan petugas. Menurutnya, pemantauan lapangan diperlukan agar evaluasi tidak hanya bergantung pada laporan tertulis dari pemerintah daerah.
“Alhamdulillah so far apa yang disampaikan dan dilaporkan Bupati dan kita terjun langsung, tadi kita berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan petugas yang ada, semua sudah berjalan secara maksimal,” ujar Khozin pada Senin (26/10/2026).
Ia juga menyoroti pendekatan jemput bola yang dilakukan Pemkab Jember. Menurutnya, pemerintah daerah mulai mengembangkan pelayanan aktif yang tidak hanya menyasar kesehatan, tetapi juga administrasi kependudukan dan pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.
Khozin berharap praktik yang dinilai baik tersebut dapat mendorong daerah lain melakukan pembenahan serupa. Ia mengatakan, inovasi perlu terus dikembangkan agar masyarakat memperoleh kepastian dan kecepatan dalam mengakses pelayanan.
“Sekali lagi kami selaku anggota DPR dari Dapil Jember Lumajang berharap nanti Jember ini yang baik-baik bisa menjadi percontohan oleh Bu Menteri PAN RB untuk dibawa ke tingkat nasional dan bisa juga mentrigger daerah-daerah yang lain agar terus melakukan inovasi,” katanya.
Menteri PANRB, Rini Widyantini juga menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pelayanan di MPP Jember. Ia menyebut terdapat 279 layanan dalam satu lokasi, sebagaimana informasi yang disampaikan Bupati Jember.
“Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Bupati bahwa saat ini ada 279 layanan di dalam satu kantor,” ujar Rini.
Selain integrasi layanan, ia menyoroti pendekatan omni-channel yang mencakup pelayanan tatap muka, jemput bola, fasilitas mandiri, dan layanan digital. Menurutnya, pelayanan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang masih memerlukan bantuan untuk mengakses layanan digital.
“Karena pada prinsipnya semua layanan yang kita berikan itu prinsipnya adalah citizen-centric,” katanya.
Integrasi layanan dan pendekatan jemput bola dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain. Meski demikian, penerapan inovasi perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, jumlah penduduk, kemampuan anggaran, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Keberhasilan inovasi juga perlu diukur melalui hasil yang dirasakan warga, seperti berkurangnya waktu pengurusan, meningkatnya akses pelayanan, dan penyelesaian pengaduan. Dengan evaluasi yang terukur, inovasi tidak hanya menjadi program unggulan, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata dalam pelayanan publik. (meg/adv)
