Bacaini.ID, KEDIRI – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah rumah pribadi dan kantor swasta di Banjarmasin dan Banjarbaru pada Agustus 2026. Dari operasi itu, penyidik mengamankan tumpukan dokumen yang diyakini berkaitan dengan dugaan korupsi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
KPK sedang menelusuri dugaan praktik pemberian kepada pemeriksa pajak yang menyeret nama besar PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang raksasa milik konglomerat Boy Thohir.
Sebelum penggeledahan, KPK telah memanggil Jul Seventa Tarigan, mantan Kepala Divisi Pajak PT Adaro Energy Tbk. Pemeriksaan terhadap Jul menjadi pintu masuk penting untuk mengurai dugaan keterlibatan perusahaan dalam praktik manipulasi pajak.
“Penggeledahan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk membuat terang perkara secara utuh,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Tim antirasuah bekerja keras membongkar sektor yang selama ini dianggap rawan, yakni perpajakan di industri tambang. Adaro, sebagai salah satu pemain besar batu bara nasional, memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
KPP Madya Banjarmasin, yang menjadi locus perkara, dikenal sebagai kantor pajak strategis yang menangani perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan.
Bayang-Bayang Boy Thohir
Nama Boy Thohir, pengusaha tambang yang juga dikenal sebagai figur penting di dunia bisnis nasional, ikut terseret dalam kasus ini. Sebagai pemilik PT Adaro Energy Tbk, reputasi Boy selama ini identik dengan ekspansi bisnis dan jaringan politik-ekonomi yang luas.
Kasus ini, meski belum menyebutkan keterlibatan langsung, menempatkan perusahaan yang ia pimpin dalam pusaran isu korupsi pajak. Publik menunggu apakah KPK akan menemukan bukti yang mengaitkan struktur manajemen Adaro dengan praktik ilegal tersebut.
Investigasi KPK terhadap Adaro bukanlah kasus tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga antirasuah kerap membongkar praktik suap di sektor perpajakan. Modusnya serupa, perusahaan besar memberikan “imbalan” kepada pemeriksa pajak untuk mengurangi beban kewajiban.
Kasus Adaro menjadi penting karena menyangkut perusahaan tambang yang berpengaruh besar terhadap ekonomi nasional. Jika terbukti, dampaknya bukan hanya pada reputasi korporasi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia.
Penggeledahan di delapan lokasi, pemeriksaan eks pejabat pajak Adaro, dan dokumen yang disita hanyalah awal dari rangkaian panjang investigasi. KPK dituntut untuk membuktikan dugaan ini secara terang benderang.
Di sisi lain, publik menanti jawaban, apakah perusahaan sebesar Adaro mampu lolos dari jerat hukum, atau justru menjadi contoh bahwa hukum bisa menembus tembok korporasi raksasa.(htw/edt)
