Bacaini.ID, TRENGGALEK – Keterbatasan ruang fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat membuat Pemkab Trenggalek harus memperketat belanja dalam penyusunan APBD 2027.
Meski kemampuan belanja daerah diproyeksikan turun sekitar Rp150–160 miliar dibandingkan 2026, porsi anggaran infrastruktur justru ditargetkan meningkat.
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan, belanja infrastruktur dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar 27 persen dari total belanja daerah.
“Untuk infrastruktur itu di angka sekitar 27 persen, kurang sedikit lah 27 persen,” kata Doding.
Angka tersebut meningkat dibandingkan porsi sebelumnya yang berada di kisaran 20 persen. Peningkatan dilakukan melalui efisiensi sejumlah belanja operasional yang dinilai masih dapat ditekan.
Menurut Doding, penghematan dilakukan dengan meninjau kembali berbagai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan laptop maupun kendaraan. Anggaran yang berhasil ditekan kemudian diarahkan untuk memperkuat belanja infrastruktur.
“Di situ dari laptop itu kita pindah ke infrastruktur. Untuk belanja infrastruktur itu juga tersebar di mana-mana,” jelasnya.
Ia mengatakan kontribusi terhadap belanja infrastruktur tidak hanya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah unit layanan daerah juga turut memberikan kontribusi. Bahkan, porsi belanja infrastruktur pada Badan Layanan Umum (BLU) disebut cukup besar dalam keseluruhan struktur belanja tersebut.
Selain memperkuat infrastruktur, DPRD juga mendorong Pemkab melakukan penghitungan belanja pegawai secara lebih presisi. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan sisa anggaran pada akhir tahun.
Doding menyebut, pada tahun-tahun sebelumnya sisa anggaran belanja pegawai di sejumlah OPD masih dapat mencapai sekitar Rp100 miliar.
Kini, perhitungan kebutuhan belanja pegawai diperketat sehingga ruang cadangannya diproyeksikan hanya sekitar 0,5 persen.
“Kalau dulu di akhir tahun masih ada sisa untuk belanja pegawai sekitar Rp100 miliar di OPD, sekarang sudah sangat presisi. Sekarang hanya sisa setengah persen untuk cadangannya belanja pegawai,” ujarnya.
Menurutnya, pengetatan tersebut dilakukan agar alokasi anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan riil dan dapat terserap secara optimal hingga akhir tahun.
“Kita sudah pepetkan karena kita tuntut untuk presisi,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah penurunan transfer pusat.
Anggaran yang tersedia diarahkan pada sektor prioritas, terutama pembangunan infrastruktur.
DPRD berharap penataan belanja tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan belanja wajib sekaligus menjaga defisit APBD 2027 tetap terkendali di kisaran Rp16 miliar.(adv)
