Bacaini.ID, JAKARTA — Jaringan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi peserta didik. Ketika gempa bumi mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada pertengahan Agustus 2026, jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut digerakkan sebagai bagian dari respons cepat untuk membantu masyarakat terdampak.
Sedikitnya 71 SPPG disiagakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi. Kapasitas dapur yang dalam kondisi normal melayani program MBG dialihkan untuk membantu masyarakat di wilayah yang terdampak bencana.
Model ini menarik karena pemerintah tidak harus membangun dapur umum dari nol setelah bencana terjadi. Infrastruktur, sumber daya manusia, peralatan produksi, hingga sebagian rantai logistik MBG telah tersedia dan dapat segera dimobilisasi.
Dalam konteks bencana, dapur MBG dengan demikian memiliki fungsi tambahan sebagai salah satu infrastruktur yang dapat diaktifkan untuk mendukung respons kemanusiaan.
Gempa M7,7 Guncang Flores
Gempa bumi mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sekitar pukul 04.58 WIB. Berdasarkan parameter yang dicatat dan diperbarui BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo yang pada awalnya tercatat M7,0 dan kemudian diperbarui menjadi M7,7, dengan kedalaman sekitar 15 kilometer.
Episenter gempa berada di sekitar koordinat 8,41 derajat Lintang Selatan dan 121,39 derajat Bujur Timur, atau sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo, NTT.
Gempa tersebut juga memicu peringatan tsunami. Status siaga diberlakukan untuk sejumlah wilayah, termasuk NTT, Sulawesi Selatan, dan NTB, sementara wilayah lainnya masuk kategori waspada.
Dampaknya cukup besar. Berdasarkan data BNPB per 16 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB, sebanyak 47 orang meninggal dunia, dengan korban tersebar di sejumlah kabupaten. Rinciannya, 23 korban berada di Manggarai, 17 di Manggarai Timur, empat di Sikka, satu di Manggarai Barat, satu di Ende, dan satu di Nagekeo.
Selain korban meninggal, sebanyak 101 orang mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam.
Lebih dari 5.000 warga juga harus mengungsi. Di Kabupaten Sikka, misalnya, tercatat sekitar 3.356 orang mengungsi, terdiri atas 1.356 orang yang berada di GOR Samador dan sekitar 2.000 orang lainnya yang mengungsi secara mandiri di 10 titik.
Di Manggarai tercatat sekitar 2.078 pengungsi, sedangkan di Nagekeo terdapat sekitar 500 orang yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
Kerusakan juga terjadi pada rumah warga dan fasilitas publik. Data BNPB mencatat 914 rumah mengalami rusak berat, 126 rumah rusak sedang, dan 317 rumah rusak ringan. Selain itu, terdapat kerusakan pada 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, serta 38 kantor pemerintah.
Di tengah situasi tersebut, kebutuhan terhadap makanan siap saji dan logistik menjadi bagian penting dalam penanganan pengungsi.
Sekolah Libur, Dapur MBG Tetap Bisa Berproduksi
Salah satu alasan jaringan MBG dapat dialihkan untuk membantu korban bencana adalah kondisi sekolah di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sejumlah sekolah masih libur atau terpaksa diliburkan karena mengalami kerusakan. Kondisi tersebut membuat distribusi makanan MBG kepada peserta didik tidak dapat berjalan seperti dalam kondisi normal.
Di sisi lain, dapur SPPG tetap memiliki kapasitas produksi.
Kondisi inilah yang kemudian memungkinkan pemerintah mengalihkan sebagian kapasitas dapur untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak.
Secara sederhana, ketika sekolah tidak dapat menerima makanan karena kegiatan belajar mengajar berhenti, kapasitas produksi yang biasanya digunakan untuk peserta didik dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Artinya, respons tersebut tidak semata-mata membangun sistem baru, tetapi mengalihkan kapasitas yang sudah tersedia untuk menghadapi kebutuhan yang muncul akibat bencana.
Namun, pengalihan tersebut tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan, ketersediaan bahan baku, kapasitas dapur, serta keberlangsungan pelayanan MBG reguler.
Sebanyak 71 SPPG Disiagakan
Pemerintah kemudian menyiagakan 71 SPPG untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengusulkan pembentukan dua posko utama untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana di wilayah Flores.
Posko pertama berada di kawasan Flores Timur dengan cakupan Ende, Sikka, Ngada, dan wilayah sekitarnya. Sementara posko kedua berada di Flores Barat, tepatnya di Labuan Bajo, dengan cakupan Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Posko tersebut berfungsi mengoordinasikan penanganan serta distribusi bantuan dan logistik ke berbagai lokasi pengungsian.
Dengan jaringan SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah, distribusi bantuan diharapkan tidak hanya berhenti di pusat kabupaten, tetapi dapat menjangkau titik-titik pengungsian yang lebih dekat dengan masyarakat terdampak.
BGN Aktifkan Protokol SPPG untuk Situasi Bencana
Pengoperasian dapur MBG dalam situasi bencana juga bukan tanpa pedoman.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menginstruksikan SPPG di sekitar lokasi bencana untuk bersiaga membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak.
Dalam protokol yang ditetapkan, SPPG yang terdampak langsung bencana diwajibkan mengutamakan keselamatan jiwa dan segera melaporkan kondisi kepada pihak terkait.
Sementara SPPG yang tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan. Mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana, dengan tetap memastikan program MBG reguler dapat berjalan sesuai kondisi.
BGN juga mewajibkan koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah agar distribusi bantuan berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, kondisi SPPG harus dilaporkan secara berkala kepada otoritas terkait.
Kebijakan tersebut mengacu pada revisi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam. Revisi tersebut didistribusikan secara berjenjang kepada pengelola fasilitas dan dapur melalui saluran resmi.
Dengan demikian, penggunaan dapur MBG dalam situasi bencana bukan semata-mata respons spontan setelah gempa terjadi. Pemerintah telah memiliki kerangka operasional yang memungkinkan SPPG dialihkan atau disesuaikan pelayanannya ketika terjadi kondisi kedaruratan.
Di Kabupaten Manggarai, misalnya, pelaksanaan penyaluran bantuan mengacu pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pelayanan Makan Bergizi Gratis dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana.
Sikka Produksi Makanan Siap Saji Sejak Hari Gempa
Di Kabupaten Sikka, jaringan SPPG mulai digunakan untuk memproduksi makanan siap saji bagi masyarakat terdampak.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sikka Egenius Djara menyebut pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dua dapur MBG, yakni SPPG Waaliti dan SPPG Kotauneng 3, masing-masing menyiapkan 300 porsi.
Dengan demikian, pada tahap awal tersedia 600 porsi makanan siap saji.
Produksi kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 1.200 porsi dengan mengoperasikan empat SPPG. Dalam skenario yang lebih besar, seluruh 18 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sikka dapat dilibatkan untuk membantu masyarakat terdampak.
Pembagian bantuan akan disesuaikan dengan tingkat dampak di masing-masing wilayah.
Yang menarik, menurut Egenius, kegiatan tersebut tidak mengganggu pelayanan rutin SPPG karena pelaksanaan dilakukan pada hari libur.
Ia juga menegaskan bahwa membantu masyarakat terdampak bencana merupakan bagian dari fungsi SPPG dalam situasi kedaruratan, bukan sekadar pekerjaan tambahan di luar mandat.
Dengan kata lain, dapur yang sehari-hari memiliki fungsi memenuhi kebutuhan makanan bergizi dapat berubah menjadi salah satu titik produksi makanan darurat ketika kondisi di lapangan membutuhkan.
Dari Dapur ke Posko Desa di Manggarai
Pola berbeda terlihat di Kabupaten Manggarai. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Manggarai Ansgariana Yetri Indriyati menjelaskan bahwa tiga SPPG di wilayah tersebut ikut menggerakkan bantuan logistik.
Langkah awal dilakukan melalui stok opname terhadap bahan baku yang masih tersedia di masing-masing SPPG. Persediaan tersebut kemudian diperkuat dengan bantuan dari mitra dan yayasan.
Pada Minggu, 16 Agustus 2026, bantuan mulai disalurkan ke sejumlah lokasi. Sebagian logistik diarahkan ke Posko Induk BPBD Kabupaten Manggarai. Bantuan yang dibawa antara lain beras, minyak goreng, telur, gula, mi instan, dan berbagai bumbu dapur.
Bantuan lainnya dikirim ke Posko Golo Conggo di Desa Ruis, Kecamatan Reok. Di lokasi ini, bantuan mencakup air minum, makanan ringan untuk anak-anak, susu, dan mi instan.
Sementara itu, bantuan juga dikirim ke Posko Barang Kolong dalam bentuk logistik, dukungan sarana dan prasarana, serta kendaraan operasional SPPG. Tidak hanya dapurnya, aset pendukung MBG juga ikut dimanfaatkan. SPPG di Kecamatan Cibal menggunakan kendaraan operasional untuk mengantar sembako ke desa-desa terdampak.
Di wilayah Reok, SPPG membantu distribusi ke Posko Barang Kolong sekaligus memanfaatkan fasilitas dapur untuk proses pengolahan makanan.
Model tersebut menunjukkan bahwa fungsi jaringan MBG dalam situasi bencana tidak terbatas pada memasak makanan. Infrastruktur yang telah dibangun juga dapat mendukung mobilisasi logistik hingga ke wilayah terdampak.
Mengapa Dapur MBG Bisa Menjadi Instrumen Respons Cepat?
Pengalaman penanganan gempa NTT memperlihatkan sejumlah keunggulan struktural yang membuat jaringan SPPG berpotensi dimanfaatkan dalam kondisi darurat.
Pertama, infrastrukturnya sudah tersedia.
Dapur umum konvensional biasanya harus dibangun setelah bencana terjadi. Dalam situasi tersebut, petugas harus mencari lokasi, mendatangkan peralatan, memastikan pasokan bahan makanan, hingga menyiapkan tenaga yang mampu mengolah makanan dalam jumlah besar.
Dapur MBG sudah berdiri sebelum bencana terjadi. Peralatan sudah tersedia, tenaga pengelola sudah bekerja, dan rantai pasok bahan baku sudah terbentuk. Di Sikka, misalnya, dua dapur bahkan sudah dapat menghasilkan 600 porsi pada hari ketika gempa terjadi.
Kedua, tersedia sumber daya manusia yang terbiasa bekerja dalam skala besar.
Pengelola dan juru masak SPPG sehari-hari memang memiliki tugas memproduksi makanan dalam jumlah besar. Pengalaman tersebut menjadi modal penting ketika kapasitas produksi harus dialihkan untuk kebutuhan darurat.
Ketiga, tersedia aset pendukung distribusi.
Kendaraan operasional MBG yang biasanya digunakan untuk menunjang kegiatan SPPG dapat dimanfaatkan untuk mengirim bantuan ke lokasi terdampak. Pengalaman di Kecamatan Cibal menunjukkan bahwa kendaraan operasional tersebut dapat digunakan untuk mengantarkan sembako ke desa-desa yang membutuhkan.
Keempat, jaringan SPPG relatif tersebar.
Sebanyak 71 SPPG yang disiagakan menunjukkan adanya jaringan infrastruktur yang dapat dimobilisasi ketika terjadi bencana. Di Sikka saja, misalnya, terdapat 18 SPPG yang telah beroperasi. Kepadatan jaringan semacam ini berpotensi memperpendek jarak antara pusat produksi makanan dan masyarakat terdampak.
Namun, efektivitas tersebut tetap bergantung pada kondisi lapangan. Bencana besar dapat merusak akses jalan, memutus pasokan listrik dan air, merusak fasilitas SPPG, serta mengganggu distribusi bahan baku.
Karena itu, dapur MBG tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya solusi dalam penanganan pangan darurat.
MBG Melengkapi, Bukan Menggantikan Dapur Umum
Dalam penanganan bencana, jaringan SPPG tetap menjadi bagian dari ekosistem bantuan yang lebih luas. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, misalnya, juga mendirikan dapur umum di wilayah terdampak gempa NTT.
Kehadiran dapur MBG dengan demikian tidak berarti menggantikan peran dapur umum konvensional, BPBD, BNPB, pemerintah daerah, lembaga sosial, maupun organisasi kemanusiaan lainnya.
Sebaliknya, jaringan SPPG dapat menjadi lapisan tambahan dalam sistem respons cepat, terutama ketika fasilitasnya tidak terdampak dan memiliki kapasitas produksi serta logistik yang memadai.
Model tersebut juga menunjukkan pentingnya desain program publik yang tidak hanya berfungsi dalam kondisi normal. Infrastruktur yang dibangun untuk pelayanan sehari-hari ternyata dapat memiliki fungsi tambahan ketika terjadi keadaan darurat.
Dari Program Gizi ke Infrastruktur Kedaruratan
Gempa NTT menjadi contoh bagaimana jaringan MBG dapat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik.
Ketika sekolah berhenti beroperasi karena libur atau terdampak kerusakan, kapasitas produksi yang tersedia di dapur SPPG dapat dialihkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Pada saat yang sama, keberadaan tenaga, dapur, bahan baku, kendaraan, dan jaringan distribusi memungkinkan respons dilakukan lebih cepat dibandingkan jika seluruh infrastruktur harus dibangun setelah bencana.
Namun, model ini tetap membutuhkan pengawasan ketat.
Keselamatan pengelola SPPG harus menjadi prioritas. Dapur yang terdampak bencana tidak boleh dipaksakan beroperasi. Distribusi juga harus dikoordinasikan dengan BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta pihak terkait agar bantuan tidak tumpang tindih dan benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
Pengalaman di NTT menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, kecepatan bukan hanya soal seberapa cepat bantuan dikirim, tetapi juga seberapa cepat infrastruktur yang sudah ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan baru. Di titik inilah jaringan dapur MBG menemukan fungsi strategisnya.
Program yang pada kondisi normal berorientasi pada pemenuhan gizi anak sekolah dapat berubah menjadi salah satu instrumen respons pangan ketika bencana terjadi.
Bukan sebagai pengganti sistem penanggulangan bencana, melainkan sebagai jaringan infrastruktur yang sudah tersedia dan dapat diaktifkan ketika masyarakat berada dalam kondisi paling membutuhkan. (DW/edt)
