Bacaini.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap evaluasi menuju pelaksanaan pada tahun 2027. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memproyeksikan kebutuhan anggaran MBG sekitar Rp174 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp268 triliun.
Penyesuaian tersebut sempat menjadi perhatian publik. Namun, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa perubahan anggaran bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap program unggulan tersebut, melainkan hasil evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Efisiensi Berdasarkan Kebutuhan Nyata
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa proyeksi anggaran sekitar Rp174 triliun merupakan hasil penghitungan ulang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, evaluasi dilakukan setelah pemerintah mengkaji kembali jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperlukan. Dari perencanaan awal sekitar 27.000 titik SPPG, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan riil diperkirakan berada di kisaran 21.000 titik.
Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah tetap menargetkan pelayanan bagi puluhan juta penerima manfaat yang meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok prioritas lainnya. Artinya, efisiensi dilakukan pada tata kelola dan perencanaan, bukan dengan mengurangi kualitas pelayanan maupun mutu makanan bergizi yang diberikan.
Said Abdullah juga menegaskan bahwa angka Rp174 triliun masih berupa proyeksi awal yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dalam proses penyusunan RAPBN hingga penetapan APBN 2027.
Komitmen Prabowo Tetap Kokoh
Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu investasi strategis pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Bagi Prabowo, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Karena itu, pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan menjadi bagian penting dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Penyesuaian anggaran yang sedang dibahas tidak mengubah arah kebijakan tersebut. Justru melalui evaluasi yang lebih matang, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBN benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Hashim Djojohadikusumo: MBG adalah Investasi Masa Depan Bangsa
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai pernyataan Hashim Djojohadikusumo, yang sejak awal menjadi salah satu tokoh yang aktif menjelaskan filosofi Program Makan Bergizi Gratis kepada publik.
Hashim menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, anak-anak yang memperoleh gizi yang baik akan tumbuh lebih sehat, memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, serta menjadi sumber daya manusia yang lebih produktif di masa depan.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam pandangan Hashim, efisiensi anggaran justru merupakan bagian dari penyempurnaan tata kelola, sehingga program dapat berjalan lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utamanya.
Peran Ibu Nanik dalam Penguatan Implementasi
Di sisi lain, Ibu Nanik juga dikenal memberikan perhatian terhadap aspek implementasi program di lapangan. Berbagai kesempatan dimanfaatkan untuk mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga menjaga kualitas pelayanan, distribusi, dan pengawasan.
Pendekatan tersebut melengkapi visi besar Presiden Prabowo, yaitu menghadirkan program yang kuat dari sisi kebijakan sekaligus berkualitas dalam pelaksanaannya.
Efisiensi Bukan Berarti Mengurangi Kepedulian
Pemberitaan mengenai penurunan anggaran sekitar Rp100 triliun sempat memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Namun, penjelasan Banggar DPR RI memperlihatkan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil penyempurnaan desain program berdasarkan kebutuhan riil, termasuk penyesuaian jumlah SPPG dan optimalisasi sasaran penerima manfaat.
Dengan demikian, penurunan proyeksi anggaran tidak dapat dimaknai sebagai berkurangnya perhatian pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, langkah tersebut mencerminkan upaya membangun tata kelola yang semakin efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan pemikiran strategis Hashim Djojohadikusumo serta berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi, Program Makan Bergizi Gratis tetap diarahkan menjadi investasi besar bangsa dalam mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dengan evaluasi yang terus dilakukan, pemerintah berupaya memastikan bahwa keberlanjutan program tidak hanya terjaga dari sisi anggaran, tetapi juga semakin kuat dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Penulis: Ari Supit*
*)Ketua Harian Lembaga Komunikasi dan Informasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
