Bacaini.ID, KEDIRI – Presiden Prabowo Subianto mengkritik kinerja lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak efektif dan boros. Presiden mengklaim telah memberhentikan 750 direktur utama, direksi, dan komisaris.
Dari lebih seribu perusahaan negara, pemerintah sudah menutup lebih dari 200 dan menargetkan hanya menyisakan sekitar 250–300 yang dianggap rasional. Langkah ini, menurut Prabowo, bukan hanya soal efisiensi, melainkan soal keberanian politik untuk memangkas birokrasi yang selama ini menjadi “ladang jabatan” tanpa produktivitas.
“Kita mau sekarang rasional, efisien. Dalam dua tahun BUMN harus lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujarnya saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Minggu, 28 Juni 2026.
Di hadapan peserta di Jakarta International Convention Center (JICC), Prabowo menyoroti beban struktural perusahaan negara yang selama ini lebih banyak menguras anggaran ketimbang memberi manfaat produktif bagi rakyat.
Prabowo mengungkapkan adanya usulan agar BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk riset sebagai langkah penting. Namun apakah BUMN yang selama ini sibuk menutup kerugian dan membayar overhead mampu benar-benar menopang inovasi?
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa uang rakyat tidak boleh lagi tersedot untuk membayar gaji direksi dan komisaris yang tidak menghasilkan keuntungan. Dengan penataan ini, pemerintah ingin memastikan BUMN benar-benar menjadi instrumen pembangunan nasional, bukan sekadar mesin politik atau sumber rente.
Penulis: Hari Tri Wasono
