Wartawan diminta keluar ruangan, lalu Presiden bicara dari hati ke hati soal 81 tahun ketertinggalan yang jarang diakui pada acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta 26-28 Juni 2026.
Bukan Menutup Diri, Melainkan Membuka Ruang Jujur
Banyak pihak dan media menilai bahwa saat Presiden Prabowo meminta awak media keluar ruangan dianggap tidak terbuka dan transparan, tapi justru hal ini dilakukan oleh Presiden Prabowo agar diskusi dari hati ke hati para pendidik bisa lebih leluasa, tanpa harus diliput terkait “aib” atau prestasi yang kurang menyenangkan dalam kurun waktu 81 tahun. Forum itu memang tidak biasa. Dalam acara bertajuk Sarasehan Kebangsaan: Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Jumat, 26 Juni 2026, Presiden berbicara di hadapan sekitar 2.600 akademisi, dengan ratusan rektor, di antaranya, para dekan dan dosen dari seluruh Indonesia. Di tengah forum, ia meminta pers meninggalkan ruangan lebih dulu. “Saya kira teman-teman media cukup ya. Saya mau bicara dari hati ke hati dengan para guru besar,” ujarnya santun, bahkan mempersilakan para jurnalis menikmati kopi dan hidangan di luar. Setelah ruangan bersih dari kamera, keluarlah sederet pertanyaan yang sebenarnya sudah lama mengganjal, tetapi jarang ada yang berani mengucapkannya di forum resmi.
Tiga Pertanyaan, Satu Benang Merah
Pertanyaan pertama soal pangan. Menurut data FAO, Indonesia termasuk importir gandum terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Mengacu catatan Badan Pusat Statistik, sepanjang 2024 kita mengimpor sekitar 11,7 juta ton gandum senilai kurang lebih 3,5 miliar dolar AS, terutama dari Australia, Kanada, dan Ukraina. Di depan para profesor IPB, Prabowo bertanya dengan lugas: kenapa setelah sekian lama kita masih belum punya benih gandum sendiri, dan kenapa kita harus terus mengimpor? Padahal kita punya jutaan hektar lahan, ribuan peneliti pertanian, dan puluhan kampus pertanian. Jadi masalahnya bukan soal mampu atau tidak mampu, melainkan soal mau memprioritaskan dan berani memulai.
Pertanyaan kedua soal sawit, komoditas yang selama ini kita banggakan. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, menguasai lebih dari separuh produksi global. Sayangnya, ada satu kenyataan yang jarang diangkat: hasil panen sawit per hektar di Malaysia justru lebih tinggi dan lebih stabil dibanding kita. Berdasarkan data BPDPKS dan GAPKI, belakangan Malaysia berada di kisaran 4 ton per hektar, sementara Indonesia sekitar 3,6 ton, dan jaraknya cenderung melebar dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Prabowo, selisih ini menunjukkan bahwa riset dan inovasi kita tertinggal. Lahan kita lebih luas, tetapi teknologi tanam dan rekayasa bibitnya kalah maju. Artinya, menguasai jumlah produksi belum tentu berarti menguasai nilainya.
Pertanyaan ketiga soal otomotif. Indonesia adalah salah satu pasar kendaraan terbesar di Asia Tenggara. Setiap tahun lebih dari 10 juta motor terjual di sini, dan hampir semuanya merek asing. Di hadapan ratusan profesor, Prabowo bertanya keras: kenapa setelah 81 tahun merdeka kita masih belum bisa membuat mobil sendiri? Ia jujur mengakui ada kemajuan, sebab mobil yang ia tumpangi saat pelantikan adalah produk dalam negeri buatan Pindad dengan kandungan lokal sekitar 65 hingga 70 persen. Tetapi ia juga tidak menutupi kekurangannya. “Waktu hujan deras, sempat bocor juga,” akunya. Di beberapa kesempatan ia bahkan menceritakan bahwa mobil dinas Maung MV3 buatan Pindad itu suspensinya terasa keras dan sunroof-nya sempat bocor saat hujan deras.
Yang Kurang Bukan Otak, Melainkan Sistem
Kalau ketiga pertanyaan itu disatukan, benang merahnya terlihat jelas, dan angkanya yang bicara. Menurut data Bank Dunia, belanja riset Korea Selatan mencapai 4,9 persen dari PDB, Jepang 3,3 persen, China 2,4 persen, dan Malaysia 1,3 persen. Indonesia? Hanya 0,3 persen. Kita tidak kekurangan otak. Kita juga tidak kekurangan lahan. Yang kita tidak punya adalah sistem yang memaksa hasil riset benar-benar dipakai untuk kemandirian, bukan sekadar menjadi tumpukan jurnal.
Ada tiga pola yang terus berulang. Pertama, kita terlalu nyaman bergantung pada impor. Selama barang impor masih murah dan gampang didapat, tidak ada dorongan untuk riset sendiri. Kedua, riset kampus tidak nyambung dengan industri. Banyak inovasi lahir di laboratorium, tetapi tidak pernah sampai ke pabrik atau kebun. Ketiga, anggaran riset kita terlalu kecil, hanya sekitar 0,3 persen PDB, jauh tertinggal dari Malaysia maupun Korea Selatan.
Riset untuk Kredit Poin atau untuk Bangsa?
Di sinilah pertanyaan yang lebih dalam muncul. Selama ini, ke mana sebenarnya arah riset para akademisi, dosen, peneliti, dan mahasiswa kita? Apakah penelitian dikerjakan untuk benar-benar diterapkan, atau berhenti pada angka kredit dan dana hibah yang menjadi penghasilan sampingan di luar gaji? Persoalannya mungkin bukan pada niat orang per orang, melainkan pada budaya akademik dan birokrasi kampus yang masih kental bercorak feodal: senioritas yang menghambat gagasan baru, relasi kuasa yang membuat dosen muda dan mahasiswa enggan berbeda pendapat, serta penghargaan yang lebih diberikan kepada publikasi ketimbang penerapan. Akibatnya, banyak inovasi berhenti sebagai laporan, bukan sebagai produk yang mengubah keadaan. Jarang sekali ada peneliti yang didorong, bahkan diberi ruang, untuk melangkah lebih jauh menjadi praktisi yang menerjemahkan temuannya menjadi karya nyata di lapangan.
Di luar persoalan anggaran yang kecil, ada keluhan yang berulang terdengar dari kalangan peneliti sendiri, yaitu dugaan adanya potongan dalam pencairan dana hibah. Tidak sedikit yang menyebut bahwa untuk meloloskan proposal, sebagian dana harus direlakan menjadi “jatah” pihak yang memuluskan persetujuan. Jika praktik semacam ini benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi soal kecilnya anggaran riset, melainkan soal integritas dalam penyalurannya. Anggaran yang sudah minim menjadi semakin tidak utuh sampai ke meja laboratorium, dan semangat meneliti pun tergerus oleh urusan yang sama sekali tidak ilmiah.
Lembaga Riset Seharusnya Independen
Pertanyaan tentang independensi juga layak diajukan. Lembaga riset semestinya menjadi ruang yang bebas dari kepentingan politik praktis, sebab ilmu pengetahuan menuntut objektivitas. Pada kenyataannya, posisi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional dijabat oleh Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDIP. Memang harus diakui, jajaran Dewan Pengarah BRIN turut diisi sejumlah ilmuwan dengan rekam jejak panjang, sebut saja Emil Salim, Adi Utarini, dan Tri Mumpuni. Namun, yang menjadi sorotan adalah kursi tertingginya, yaitu posisi ketua, yang justru ditempati figur politik dan bukan peneliti. Penunjukan ini sejak awal menuai pro dan kontra, dan sejumlah pengamat menilai, terlepas dari sosoknya, jabatan strategis di lembaga riset sebaiknya tidak diisi figur yang berakar kuat di politik kepartaian. Idealnya, kursi pengarah tertinggi lembaga riset diisi oleh mereka yang memang memiliki latar belakang pendidikan formal dan rekam jejak sebagai peneliti, sebab merekalah yang paling memahami logika kerja ilmiah, etika riset, dan arah pengembangan ilmu pengetahuan. Ketika posisi puncak justru ditentukan oleh pertimbangan politik, muncul pertanyaan wajar di publik tentang sejauh mana arah riset benar-benar steril dari kepentingan kekuasaan. Independensi memang bukan soal siapa orangnya, melainkan soal menjaga jarak antara kepentingan ilmu dan kepentingan politik, agar riset bekerja untuk bangsa, bukan untuk golongan.
Dosen dan Mahasiswa: Mitra, Bukan Atasan dan Bawahan
Pergeseran ini menuntut budaya baru, yaitu kemitraan yang setara antara dosen dan mahasiswa. Selama ini hubungan keduanya kerap berhenti pada relasi guru dan murid, di mana mahasiswa sekadar menjalankan arahan dan dosen menjadi pemegang otoritas tunggal. Padahal ketika sebuah penelitian hendak diterapkan atau dikembangkan menjadi inkubasi bisnis, posisi keduanya seharusnya sejajar. Meskipun mahasiswa dahulu adalah anak didiknya, dalam kerja riset dan kewirausahaan ia perlu diperlakukan sebagai rekan yang setara. Di banyak kampus dunia, perusahaan rintisan justru lahir dari dosen dan mahasiswa yang membangun usaha bersama, berbagi peran dan tanggung jawab tanpa sekat senioritas. Kesetaraan semacam inilah yang membuat ide tidak berhenti di ruang kelas, melainkan tumbuh menjadi karya nyata.
Pertanyaan Lama yang Terus Berulang
Sebenarnya ini bukan kali pertama seorang presiden bertanya hal serupa. Soeharto pernah. Habibie bahkan melangkah lebih jauh dengan menjawabnya sendiri lewat IPTN, meski pesawat itu pada akhirnya ikut dikandangkan. Yang membuat momen Prabowo menarik bukan pertanyaannya, melainkan caranya. Ia sengaja meminta wartawan keluar lalu bicara dari hati ke hati. Pilihan itu menunjukkan ia sadar jawaban jujurnya mungkin tidak enak didengar publik, sehingga ia memilih menyampaikannya secara tertutup.
Riset memang butuh dana, kesinambungan, dan kebijakan yang tidak berganti tiap lima tahun. Selama kita sibuk mengganti arah setiap kali pemerintahan berganti, negara lain sudah melaju dua generasi di depan. Pertanyaan Prabowo sah dan niatnya boleh jadi tulus. Namun, niat saja tidak cukup. Niat tanpa sistem tidak akan pernah mengubah angka 0,3 persen menjadi 4,9 persen. Forum diskusi, sebagus apa pun isinya, tidak akan pernah bisa menggantikan kebijakan yang konsisten dan anggaran yang nyata.
Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pertanyaan Prabowo sebenarnya bukan sekadar soal gandum, sawit, atau mobil. Ketiganya hanya pintu masuk menuju persoalan yang jauh lebih besar, yaitu mentalitas sebuah bangsa yang sudah 81 tahun merdeka tetapi belum benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Kemerdekaan politik sudah lama kita rayakan, tetapi kemerdekaan teknologi dan pangan masih jadi pekerjaan rumah yang tertunda dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Yang membedakan kita dengan Korea Selatan atau Jepang bukanlah kecerdasan, dan bukan pula kekayaan alam. Mereka unggul karena memiliki kesinambungan. Sebuah arah riset yang ditetapkan hari ini masih tetap dijalankan sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, tanpa peduli siapa yang berkuasa. Di tempat kita, prioritas kerap berganti seiring pergantian menteri, dan anggaran riset menjadi pos yang paling mudah dipotong ketika kondisi keuangan negara sedang sulit. Akibatnya, banyak gagasan besar berhenti di tengah jalan sebelum sempat berbuah.
Forum dari hati ke hati di hadapan ribuan akademisi itu pada akhirnya hanya akan bermakna jika ditindaklanjuti dengan keputusan yang nyata, seperti pada saat acara penutupan Presiden Prabowo berjanji akan meningkatkan beasiswa program doktor bagi para dosen pengajar bersumber dari dana keuntungan BUMN.
Menutup pintu bagi wartawan memang membuat percakapan lebih jujur, tetapi kejujuran di ruang tertutup tidak ada gunanya bila tidak diterjemahkan menjadi kebijakan di ruang terbuka. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan lahan, dan tidak kekurangan ide. Yang selama ini kurang adalah keberanian untuk konsisten, dan kemauan untuk memaksa seluruh ekosistem pendidikan serta riset bekerja demi kemandirian, bukan demi laporan akhir tahun. Selama itu belum berubah, pertanyaan yang sama akan terus diulang oleh presiden berikutnya, dengan angka yang barangkali tidak banyak bergeser.
Sumber Data
Belanja riset dan pengembangan terhadap PDB bersumber dari Bank Dunia. Data impor gandum mengacu pada FAO dan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka produktivitas sawit per hektar diolah dari data BPDPKS dan GAPKI. Pernyataan Presiden Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan 26 Juni 2026 serta keterangan PT Pindad mengenai MV3 Garuda Limousine dihimpun dari pemberitaan media nasional.
Penulis: Danny Wibisono
Kepala Litbang Bacaini.ID
