Bacaini.id, JEMBER – Masalah kemiskinan di Jember belum benar-benar bergeser dari “kantong lamanya”. Di balik tren penurunan angka, Bupati Jember Muhammad Fawait melihat satu pola yang terus berulang: kemiskinan ekstrem tetap terkonsentrasi di kawasan pinggir hutan dan perkebunan.
“Penurunannya ada, tapi belum menyentuh akar. PR-nya masih di wilayah sabuk hijau,” kata Bupati Fawait, usai diskusi di Universitas Jember, Senin (13/4/2026) siang.
Alih-alih sekadar mengejar angka statistik, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu mulai menggeser fokus: membongkar struktur masalah di wilayah yang selama ini luput dari intervensi efektif. Kawasan sekitar lahan negarayang dikelola BUMN seperti PTPN dan Perhutani jadi sorotan utama.
Di titik ini, Gus Fawait melihat ada paradoks. Di satu sisi, Jember memiliki aset besar berupa ribuan hektare lahan negara. Di sisi lain, warga di sekitarnya justru masuk kategori paling miskin.
“Harusnya keberadaan mereka memberi dampak langsung. Tapi faktanya, kemiskinan masih menumpuk di sana,” ujarnya.
Karena itu, kata dia, pihaknya mendorong pendekatan yang lebih “membumi” yakni dengan membuka akses kelola lahan bagi warga miskin ekstrem. Salah satu skema yang disiapkan adalah optimalisasi program hutan sosial.
Data yang ia kantongi menunjukkan potensi lahan yang bisa dikelola masyarakat mencapai 36 ribu hingga 38 ribu hektare. Namun, Gus Fawait memberi garis tegas yaknu akses itu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah.
“Prioritasnya jelas, masyarakat desil satu. Yang benar-benar miskin ekstrem,” katanya.
Bagi Gus Fawait, persoalan utamanya bukan sekadar ketersediaan lahan, tapi siapa yang mengelola dan untuk siapa manfaatnya. Tanpa penyaringan berbasis data, program berisiko meleset dari target.
Selain hutan sosial, ia juga menyoroti aset lain yang selama ini kurang produktif seperti lahan tidur milik PTPN. Baik di kawasan perkebunan maupun wilayah kota, menurutnya, lahan-lahan ini bisa diubah menjadi sumber ekonomi baru.
Skemanya akan sederhana tapi strategis, dibuka untuk kerja sama dengan pihak ketiga, dengan syarat utama menyerap tenaga kerja lokal. “Tidak boleh ada lahan menganggur tanpa dampak ekonomi. Harus ada efek langsung ke warga sekitar,” ujarnya.
Di wilayah perkotaan, pemanfaatan lahan bahkan bisa diarahkan untuk menghidupkan sektor informal. Ruang yang selama ini jadi penyangga ekonomi masyarakat kecil.
Gus Fawait tidak menutup mata pada capaian yang sudah ada. Ia mengklaim penurunan angka kemiskinan di Jember termasuk cepat di kawasan Tapal Kuda.
Tapi baginya, angka bukan tujuan akhir.
Masih ada sekitar 90 ribu kepala keluarga yang masuk kategori desil satu atau kelompok paling rentan yang hidup dari penghasilan harian untuk kebutuhan hari itu juga. “Itu yang jadi fokus kami. Mereka yang masih sangat miskin,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mengkritik pola penanganan yang terlalu terpusat. Program seperti hutan sosial, menurutnya, masih minim melibatkan pemerintah daerah, padahal pemda memiliki data paling aktual di lapangan.
Tanpa koordinasi yang kuat, ia khawatir kebijakan justru meleset dari realitas.
“Kalau tidak pakai data yang akurat, kita bisa salah diagnosis,” ujarnya.
Karena itu, Gus Fawait mendorong agar Kementerian Kehutanan dan Perhutani membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah. Bagi dia, pengentasan kemiskinan ekstrem tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral.
“Butuh kerja bersama dari pusat, daerah, hingga pengelola lahan untuk memastikan satu hal, yakni warga yang tinggal paling dekat dengan sumber daya, tidak lagi jadi yang paling tertinggal,” pungkasnya.(meg.ADV)
