Bacaini.ID, TRENGGALEK – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako belum tepat sasaran alias meleset. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia.
Baca Juga:
- Penyaluran Bansos PKH Plus Tahap 3 Dimulai, Dinsos Kota Kediri Lakukan Pengawasan Agar Tepat Sasaran
Dinamika data yang berubah-ubah, yakni terkait kelahiran, kematian, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, diakui Gus Ipul jadi tantangan terbesar dan perhatian serius pemerintah.
“Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah akan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek Minggu (29/3/2026).
Mensos Saifullah Yusuf melakukan pertemuan dengan Bupati Trenggalek Moch Nur Arifin beserta jajaran OPD, seluruh kepala desa dan pendamping sosial.
Pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki akurasi data penerima bansos menjadi pesan penting Gus Ipul dalam dalam kunjungan kerjanya.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dinilai serius dalam mengelola data, meski masih perlu penyempurnaan.
“Trenggalek ini termasuk daerah yang peduli terhadap data. Mekanismenya sudah ada, tapi tetap perlu dipertajam agar data pusat, provinsi, dan daerah bisa sama,” terangnya.
Gus Ipul juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menegaskan pengelolaan data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara kementerian dan pemerintah daerah bertugas mendukung proses pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Dinamika data yang berubah setiap hari menurutnya menjadi tantangan terbesar. Karenanya diperlukan koordinasi berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, hingga pemerintah daerah.
Gus Ipul juga menyoroti keberadaan kelompok “invisible people”, yakni masyarakat yang belum terdata dan belum tersentuh program bantuan.
Kelompok ini dinilai harus menjadi prioritas dalam proses pendataan agar mendapat perlindungan dan pemberdayaan sosial.
Ia juga mengapresiasi perkembangan Kabupaten Trenggalek yang dinilai semakin tertata, bersih, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Mensos Saifullah Yusuf optimistis, melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas data akan semakin akurat sehingga penyaluran bansos ke depan bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Penulis: Aby Kurniawan
Editor: Solichan Arif
