Bacaini.ID, KEDIRI – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Jumat (19/09/2025). Dimana pada monitoring evaluasi dan penyusunan dokumen PPRG ini menghadirkan narasumber dari Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur Suti’ah.
“Kami pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembangunan yang adil dan merata. Tanpa memandang usia, gender, latar belakang, sosial dan ekonominya. Insyaa Allah Kota Kediri bisa naik peringkat dan bisa mencapai Utama,” ujarnya.
Mbak Wali menjelaskan PUG merupakan strategi besar yang perlu terus dijalankan untuk mewujudkan pembangunan responsif gender di Kota Kediri. Strategi ini harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh agen pembangunan di Kota Kediri. Upaya Kota Kediri dalam pembangunan gender selama ini telah membuahkan hasil positif. Berdasarkan evaluasi pengarusutamaan gender sebelumnya, Kota Kediri berhasil mendapatkan predikat Nindya pada penganugerahan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari pemerintah pusat. Diraihnya predikat tersebut menjadi pendorong untuk terus berinovasi dan melaksanakan program responsif gender di seluruh aspek pambangunan. “PUG harus terintegrasi dalam 7 proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Saya harap kita semua dapat mengimplementasikan seluruh proses dengan baik,” jelasnya.
Salah satu titik awal proses pembangunan responsif gender adalah proses perencanaan dan penganggaran. Proses tersebut merupakan hal yang penting sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan responsif gender. Tahun sebelumnya, Kota Kediri telah melaksanakan Bimtek PPRG. Kegiatan tersebut membawa dampak positif dengan tersusunnya dokumen PPRG yang di dalamnya menunjukkan nilai anggaran responsif gender. Tahun 2024 mencapai 46% dari total anggaran belanja langsung APBD Kota Kediri 2024. Selain sebagai kelengkapan administratif, dokumen PPRG juga menjadi bukti bahwa Kota Kediri telah mengintegrasikan gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Harapannya, anggaran responsif gender tahun ini dapat terus meningkat, karena Kota Kediri sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang merata dan responsif gender. Sehingga seluruh masyarakat Kota Kediri dapat merasakan manfaat pembangunan yang terus diupayakan.
“Dalam mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyusunan dokumen PPRG. Dengan dibantu oleh fasilitator PUG, kita semua dapat mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk menyusun dokumen PPRG serta memastikan bahwa pemahaman kita dalam menyusun dokumen pprg telah sesuai kaidah-kaidah analisis gender. Agar nantinya dapat menjadi pedoman kegiatan yang akan memberikan dampak nyata terhadap kelompok rentan dan marginal,” ungkap wali kota termuda ini.
Mbak Wali mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan aktif, terbuka, dan konstruktif. Momen ini sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk saling berbagi praktik baik, tantangan, dan strategi dalam penyusunan PPRG di masing-masing perangkat daerah atau unit kerja. Harapannya hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar dalam memperkuat implementasi PUG baik di internal perangkat daerah maupun di masyarakat.
Turut hadir, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisuddin, jajaran DP3APKB, dan tamu undangan lainnya. (ADV)
