Pohon durian yang tumbuh subur adalah berkah bagi Kabupaten Trenggalek. Buah yang disebut sebagai “Raja Buah” ini tumbuh subur bukan hanya menghidupi warga Desa Dukuh melainkan juga warga Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, yang berbatasan langsung dengan Desa Dukuh di sebelah utara.
Warga Desa Sawahan lebih kreatif mengelola komoditas durian yang bertebaran di desa mereka menjadi obyek wisata alam. Terdapat 650 hektare hutan durian di Desa Sawahan yang telah ditetapkan sebagai International Durio Forestry (IDF) oleh Menteri Pertanian pada tahun 2016.
Unik Winarsih, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sawahan mengungkapkan, upaya pengelolaan desa wisata ini muncul dari ide masyarakat setempat. “Semua berawal dari banyaknya orang luar kampung yang datang ke desa kami saat panen raya durian,” terang Unik.
Hal itu mendorong mereka menyediakan tempat bermalam yang nyaman sebagai homestay pada 2015. Ada empat unit homestay siap huni sebagai rintisan, sebelum akhirnya berkembang cukup banyak.
Bukan sekedar menikmati durian, pengunjung juga diajak berkeliling kebun untuk mengetahui bagaimana petani merawat dan memanen tanaman tersebut. Sebagai acara selingan, pengunjung disuguhi memetik buah kelapa dan langsung meminumnya.
Sama halnya dengan Desa Dukuh, pohon durian di Desa Sawahan sudah ditanam oleh leluhur mereka. Tak sedikit pohon durian purba yang berusia 230 tahun dengan diameter batang lebih dari empat meter. “Untuk menguatkan karakter desa, pemerintah menggalakkan penanaman durian di desa kami hingga populasinya terus bertumbuh,” terang Unik.
Salah satu kelebihan produk durian di tempat ini adalah tidak menggunakan bahan kimia dalam perawatan. Ini lantaran unsur tanah dan alam yang masih terjaga hingga membuat produksi durian tumbuh pesat. Warga juga tidak memetik buah durian dari atas pohon melainkan menunggu hingga jatuh dari pohon atau masak pohon.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek pernah mengundang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi di sana. Hingga terbentuklah Pokdarwis yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, PKK, dan Karang Taruna.
baca ini Trenggalek Melawan Menolak Tambang Demi Masa Depan
Dari hutan durian, pengembangan potensi wisata diperluas. Pokdarwis kemudian membangun lokasi wisata di atas lahan seluas 2,7 hektare yang diberi nama Watu Lawang. Kawasan ini memiliki pemandangan yang eksotik, dengan aliran sungai yang masih jernih dari hutan. Ada dua buah batu besar yang berada di kanan kiri sungai, yang menjadi cikal bakal penamaan tempat menjadi Watu Lawang (pintu batu).
Sebelum menjadi objek wisata, sungai ini sangat kotor dan menjadi biang banjir. Masyarakat menggunakannya sebagai tempat membuang kotoran dan sampah. “Melalui forum pengajian, kami mengedukasi mereka untuk hidup sehat. Bahkan saat ini menjadi tempat paling bersih dan menjadi ikon wisata,” terang Unik.
Selain membangun infrastruktur, pengembangan wisata alam di Desa Sawahan juga menggunakan strategi story telling. Masyarakat menghidupkan kisah legenda Kalibawuk, yang menjadi nama sendang di sana. Siapapun yang berendam di tempat itu diyakini akan awet muda.
Desa Sawahan juga memiliki spot wisata lain di Dusun Krajan. Tempat ini menjanjikan pemandangan indah saat matahari terbit. Sementara di Dusun Singgahan terdapat ada homestay, rest area, dan edukasi cooking class. “Pemerintah desa juga menghidupkan permainan tradisional sebagai wisata budaya,” kata Unik.
Dari satu tempat wisata yakni Watu Lawang, Pokdarwis mampu menyerap 100 warga desa sebagai pekerja. Di luar itu banyak mata rantai ekonomi yang terlibat, seperti penyedia homestay, penjual makanan, pemandu wisata, hingga jasa transportasi.
Besarnya potensi wisata di Desa Sawahan, menurut Unik, melatarbelakangi sikap mereka untuk menolak tambang. Apalagi kawasan tambang yang akan dieksplorasi berada di hutan durian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. “Kami memilih mendulang emas hijau,” tegas Unik.
Emas hijau adalah istilah untuk menyebut keuntungan dari pengelolaan alam. Warga percaya potensi wisata di desa mereka bisa menghidupi anak cucu dibandingkan dengan hasil tambang yang bersifat sementara. “Tidak ada tambang yang abadi,” pungkas Unik.
Pernyataan Unik Winarsih bukan isapan jempol. Badan Pusat Statistik pada dokumen Kabupaten Trenggalek Dalam Angka Tahun 2025 menyebutkan, pertumbuhan siginifikan di sektor pariwisata. Jumlah rumah makan di Kecamatan Watulimo bertambah dari tahun ke tahun, dari 29 rumah makan di tahun 2022 menjadi 36 di tahun 2024. Terdapat pula empat unit hotel di kecamatan ini yang melayani para wisatawan lokal dan mancanegara.
Letak geografis Kecamatan Watulimo yang berada di pegunungan sekaligus berbatasan dengan laut menyimpan banyak spot wisata alam yang luar biasa. Data BPS mencatat luas hutan wisata dan suaka alam di Trenggalek mencapai 22.425,82 hektare. Dari luas hutan wisata itu, sebagian besar adalah wilayah Kecamatan Watulimo yang mencapai 2.026,03 hektare.
Sebanyak 14 destinasi wisata alam berserak di Kecamatan Watulimo. Lokasi wisata di Kecamatan Watulimo juga sangat banyak. Selain Taman Pringgondani, Desa Sawahan juga memiliki wisata Watu Lawang dan air terjun Banyu Nget. Desa Tasikmadu memiliki wisata Pantai Prigi, Pantai Cengkrong, Pantai Simbaronce, Pantai Karanggongso, Pantai Mutiara, dan Rumah Apung. Desa Karanggandu memiliki Pancer Mangrove Cengkrong dan Pantai Damas.
Desa Watuagung memiliki Goa Lawa serta panjat tebing Gunung Sepikul. Sedangkan Desa Slawe memiliki obyek wisata buatan Gupili, akronim dari Gubuk Pinggir Kali. Ini adalah obyek wisata berupa bangunan semi permanen menyerupai gubuk yang dibangun di sepanjang pinggir kali. Dari sini terlihat pemandangan matahari tenggelam dengan indah.
Pembangunan Net Zero Carbon
Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen menjaga kelestarian alam dengan memasukkan konsep Net Zero Carbon dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati menjelaskan, konsep Net Zero Carbon ini untuk menjawab tantangan isu global yaitu perubahan iklim.
Peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan pemanasan global dan berdampak sangat merugikan, seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ekosistem. Dengan mencapai Net Zero Carbon, diharapkan bumi dapat terjaga dari dampak buruk perubahan iklim dan tercipta lingkungan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca, yang dituangkan dalam konteks pembangunan daerah sebagai penerapan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Penerapan PRK ini memiliki kegiatan prioritas yang harus diimplementasikan yaitu:
- Penurunan Emisi GRK Sektor Energi;
- Penurunan Emisi GRK Sektor Berbasis Lahan;
- Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru;
- Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri;
- Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah;
- Penguatan Tata Kelola dan Faktor Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon.
Ratna mencontohkan, penerapan nilai ekonomi karbon atau aksi penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah bisa memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
“Meski nilai ekonomi yang diperoleh mungkin belum menjadi tumpuan ekonomi keluarga, setidaknya itu akan menambah pendapatan keluarga. Kalau ini dilakukan secara konsisten maka akan terjadi perubahan gaya hidup masyarakat dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, ekonomi yang lebih berkelanjutan, dan kualitas hidup yang lebih baik,” terang Ratna.
Pemerintah daerah juga mengarahkan potensi alam di Trenggalek ke sektor ekowisata, antara lain agribisnis, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
Dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor agribisnis, produk agribisnis menjadi komoditas utama jalannya perekonomian daerah di Trenggalek. Agar menghasilkan dampak yang lebih besar, perbaikan hilirisasi agribisnis menjadi prioritas pemerintahan Bupati Trenggalek Nur Arifin. “Nilai tambah dari komoditas agribisnis harus ditingkatkan. Ekspansi pasar dan investasi di sektor agribisnis juga harus ditingkatkan,” kata Ratna.
Langkah konkrit yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah berdirinya pabrik porang. Keberadaan pabrik ini diharapkan dapat memberikan nlai tambah produk porang, sehingga masyakat dapat merasakan keuntungannya.
Melihat sebagian besar wilayah Trenggalek adalah pegunungan dan hutan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan mencoba mengembangkan komoditas sukun dan kelor. Selain memperbaiki lahan kritis, komoditas itu dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kebijakan anggaran Kabupaten Trenggalek juga mulai telah berpihak pada penguatan ekologi, salah satunya melalui Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). Menurut Ratna, ini adalah sebuah skema insentif berbasis kinerja lingkungan yang didorong melalui transfer Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemerintah Kabupaten Trenggalek memasukkan kriteria ekologis dalam menentukan besaran transfer ADD ke desa-desa dengan tujuan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep TAKE di Trenggalek adalah Insentif Berbasis Kinerja, dimana desa-desa yang menunjukkan kinerja baik dalam menjaga lingkungan, seperti program Adipura Desa atau program lingkungan lainnya, akan mendapatkan tambahan dana dari ADD. Besaran transfer ADD ke desa disesuaikan dengan indikator-indikator lingkungan yang telah ditetapkan, misalnya dalam pengelolaan sampah, penghijauan, atau pelestarian sumber daya alam.
Dana tambahan dari TAKE ini untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan mengurangi kemiskinan. Menurut Ratna,manfaat TAKE antara lain mendorong desa-desa untuk lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, memberikan insentif ekonomi bagi desa yang berhasil menjaga lingkungannya, mendukung pembangunan desa yang memperhatikan aspek lingkungan dan ekonomi secara seimbang, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Dengan TAKE, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Program TAKE ini sukses dilaksanakan di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Dengan dengan luas 882,27 hektare dan populasi penduduk 6.421 jiwa (tahun 2024) ini menerima program TAKE karena potensi wisata alam yang sangat kaya, dengan bentang alam berupa dataran, perbukitan, sungai dan lautan.
Pada 2023, Desa Wonocoyo memenangkan Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Lestari, yaitu penghargaan tertinggi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan ini diperoleh atas usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonocoyo sejak lama.
Dilansir dari laman kemenparekraf.go.id, keunggulan Desa Wonocoyo adalah memiliki destinasi wisata dan edukasi yang lengkap. Salah satunya adalah Konservasi Penyu Taman Kili-Kili yang mengusung konsep “wisata sambil belajar”.
Bergeser ke sebelah Timur, terdapat hutan mangrove yang berfungsi sebagai mitigasi upaya pencegahan rob dan erosi. Pengunjung dapat berpartisipasi dalam kegiatan menanam mangrove di Taman Mangrove Kambal sebagai upaya regenerasi hutan mangrove.
Dengan panorama alam berupa pegunungan dan persawahan, atraksi susur desa wisata menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengunjung. Pengunjung dapat menyusuri perkampungan menggunakan sepeda dengan menikmati udara yang bersih dan lingkungan yang asri. Tidak hanya melihat, pengunjung dapat terjun langsung dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat, salah satunya ikut dalam Edukasi Batu Batadi sentra industri batu bata di Desa Wonocoyo.
Ratna memastikan seluruh program tersebut akan terjaga kelangsungannya dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hal ini tertuang dalam jargon pemerintahan Bupati Nur Arifin “Trenggalek Adil”, yang bermakna membangun kota yang inklusif, atraktif dan merata/adil bagi semua (keadilan ekonomi, sosial juga keadilan ekologi) sampai kapanpun. “Ini manifestasi Trenggalek Sustainable City,” kata Ratna.
Namun ia tak menampik jika perjuangan itu tak semudah membalik telapak tangan. Salah contohnya adalah terganjalnya revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pondasi menjaga kelestarian alam di Trenggalek. “Revisi RTRW Kabupaten belum disetujui oleh pemerintah pusat. Saat ini sedang berproses untuk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang,” pungkas Ratna.
Penulis: Hari Tri Wasono
Artikel ini didukung oleh AJI Indonesia dalam rangkaian program Akademi Jurnalis Ekonomi dan Lingkungan.
Comments 1