Bacaini.ID, TRENGGALEK – Komisi I DPRD Trenggalek menyoroti persoalan pengelolaan aset milik daerah yang dinilai belum optimal. Hal ini mencuat dalam rapat kerja bersama sejumlah OPD mitra terkait sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026, Jumat (8/8/2025).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid menyebut pengelolaan aset masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Ia menilai banyak aset bernilai besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya kolam renang Tirta Jwalita.
“Itu aset besar milik Pemkab, tapi kenapa tidak bisa dimaksimalkan? Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset seperti ini,” tegasnya.
Husni menjelaskan, salah satu penyebab tidak optimalnya pemanfaatan aset adalah lemahnya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sebagai penanggung jawab utama dan OPD sebagai pengguna barang.
“Barangnya di OPD, tapi koordinasinya di Bakeuda. Yang jadi pertanyaan, apakah staf di OPD paham soal pengelolaan aset atau tidak,” ungkapnya.
Komisi I meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistem agar aset-aset tersebut dapat memberikan manfaat nyata, baik untuk pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah.
Di luar persoalan aset, rapat juga membahas sinkronisasi anggaran dalam menyongsong RPJMD tahun 2026. Husni mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara program prioritas dan alokasi anggaran.
“Kita tidak ingin ada program penting yang justru tidak teranggarkan karena miskomunikasi antara dinas dan TAPD,” ujarnya.
Komisi I juga menyinggung rencana peningkatan bantuan keuangan untuk partai politik (Banpol). Namun karena keterbatasan fiskal daerah, usulan tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Adapun OPD yang hadir dalam rapat ini meliputi Diskominfo, Disdukcapil, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Bakeuda. Komisi I menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan ke depan. (ADV)
Penulis : Aby kurniawan
