Bacaini.ID, BLITAR – Prestasi KONI Kabupaten Blitar di tangan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah yang tidak sesuai ekspektasi dinilai sebagai sinyal yang perlu diwaspadai.
Menurut Koordinator LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto, prestasi jeblok, dana hibah ke KONI yang berlipat dan rangkap jabatan atau standar ganda adalah sinyal bahaya.
“Yang seharusnya membuat kita semua waspada. Tentu bagi yang masih punya pikiran waras dan obyektif,” ujar Moh Trijanto kepada Bacaini.ID Kamis (10/7/2025).
Prestasi kontingen Kabupaten Blitar di Porprov IX Jawa Timur 2025 diketahui jeblok. Target prestasi 7 besar yang dijanjikan Wabup Beky sebagai Ketua KONI, tidak tercapai.
Prestasi KONI Blitar dalam ajang Porprov IX hanya bertengger di posisi 14 besar. Kontingen cabang olahraga (cabor) hanya meraup 19 medali emas, 22 perak dan 43 perunggu.
Prestasi Kabupaten Blitar berada di bawah Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Kediri.
Sementara pada tahun sebelumnya, prestasi kontingen cabor Kabupaten Blitar menempati posisi 8. Berhasil mengumpulkan 27 medali emas, 23 perak, dan 39 perunggu.
“Ini bukan sekedar kemerosotan peringkat Kabupaten Blitar di Porprov IX Jawa Timur. Tapi lebih dari itu,” tegas Trijanto.
Rusaknya Tata Kelola Olahraga
Trijanto kembali mengingatkan posisi Ketua KONI yang dijabat Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah. Ia pernah mengeritik posisi rangkap jabatan itu.
Trijanto pernah mengingatkan soal etika yang mestinya dimiliki Wabup Beky. Lebih jauh soal pengelolaan dana hibah (APBD) untuk KONI.
Mekanisme pengelolaan dana hibah akan tumpang tindih ketika wakil bupati merangkap sebagai Ketua KONI. Akan terjadi standar ganda.
Pada tahun ini KONI Kabupaten Blitar menerima dana hibah Rp 2,7 miliar dengan 1,6 miliar di antaranya untuk persiapan dan pelaksanaan Porprov IX.
Sementara pada tahun sebelumnya dana hibah sebesar Rp 1,3 miliar.
Menurut Trijanto jebloknya prestasi KONI Blitar, rangkap jabatan dan dana hibah yang berlipat, adalah cermin rusaknya tata kelola olahraga di Kabupaten Blitar.
“Pengelolaan olahraga mestinya menjunjung tinggi meritokrasi, integritas dan profesionalisme,” terang Trijanto.
Olahraga merupakan panggung kejujuran dengan spirit kerja keras, lanjut Trijanto.
Jika dikelola dengan manipulasi dan kepentingan politik, kata dia yang dikorbankan bukan hanya medali. “Tapi juga masa depan atlet dan kepercayaan publik,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Blitar Anindya Putra Robertus sebelumnya mengaku sudah dipanggil DPRD.
Ia diminta menjelaskan merosotnya prestasi di Porprov IX Jawa Timur. Ia menyebut terbatasnya waktu persiapan yang hanya satu bulan jadi salah satu faktor penyebab.
Anindya mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi dengan memanggil seluruh pelatih dan official.
Pihaknya juga akan bekerja lebih keras, menebus turunnya prestasi di Porprov tahun 2027 mendatang.
“Kita akan panggil seluruh pelatih dan official atlet untuk meminta pertanggungjawaban,” kata Anindya kepada Bacaini.ID Selasa (8/7/2025).
Penulis: Solichan Arif
