Bacaini.ID, BLITAR – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Blitar Anindya Putra Robertus akan mengevaluasi atas anjloknya prestasi KONI dalam ajang Porprov IX Jawa Timur 2025.
Kadispora Anindya akan memanggil seluruh pelatih dan official para atlet yang bertanding di Porprov IX Jawa Timur. Pihaknya akan meminta tanggung jawab.
“Kita akan panggil seluruh pelatih dan official atlet untuk evaluasi meminta pertanggungjawaban,” kata Anindya Putra Robertus kepada Bacaini.ID Selasa (8/7/2025).
KONI Kabupaten Blitar diketahui telah memberangkatkan sebanyak 596 atlet di ajang Porprov IX Jawa Timur. Mereka bertanding di 54 cabang olahraga (cabor).
Ketua KONI Kabupaten Blitar Beky Herdihansah yang juga wakil Bupati Blitar menargetkan prestasi 7 besar.
Wabup Beky menyiapkan bonus 30 juta untuk peraih medali emas, 15 juta untuk perak dan 7 juta untuk perunggu.
Namun kontingen Kabupaten Blitar hanya mampu meraih posisi 14 besar, dengan meraup 19 medali emas, 22 perak dan 43 perunggu.
Berada di bawah prestasi kontingen Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Kediri.
Sementara tahun sebelumnya KONI Kabupaten Blitar meraih prestasi 8 besar. Berhasil mengumpulkan 27 medali emas, 23 perak, dan 39 perunggu.
Menurut Anindya, para pelatih telah berkomitmen sanggup meraih jumlah medali sesuai target. Namun hasilnya meleset.
Menurut dia banyak pelatih di Kabupaten Blitar yang kurang jujur dalam menyampaikan informasi terkait kapasitas atletnya.
Mereka hanya ingin atletnya tampil di ajang Porprov IX, mendapat pengalaman. Padahal Porprov, kata Anindya bukan ajang cari pengalaman, tapi berebut medali.
Mereka juga kurang membaca peta kekuatan lawan. Kurang memperhitungkan kekuatan lawan ditambah terlalu percaya diri.
Kendati demikian Anindya melihat semua pelatih cabor telah bekerja keras.
“Kurang membaca peta kekuatan lawan dan terlalu percaya diri. Ini salah satu yang akan minta penjelasan,” terang Anindya.
Warisan Pengurus KONI lama
Kadispora Kabupaten Blitar Anindya Putra Robertus mengaku telah dipanggil DPRD untuk menjelaskan melorotnya prestasi di Porprov IX Jawa Timur.
Anindya mengatakan persiapan terkendala waktu yang terbatas. Pengurus KONI baru hanya memiliki waktu 1 bulan untuk melakukan seleksi atlet.
“Persiapannya hanya satu bulan karena pergantian pengurus KONI baru,” terang Anindya.
Salah satu faktor penyebab lainnya adalah dibukanya pendaftaran atlet Porprov IX Jatim seluas-luasnya. Sementara waktu persiapan terbatas.
Kebijakan itu, kata Anindya merupakan kebijakan pengurus lama. Kepengurusan KONI baru yang diketuai Wabup Beky hanya melanjutkan.
Dalam waktu sebulan pengurus KONI harus menyeleksi para pendaftar yang jumlahnya 600 lebih. Hasil seleksi dengan waktu terbatas itu menghasilkan 596 atlet.
Kemudian target 7 besar yang dijanjikan Wabup Beky, kata Anindya merupakan target yang ditetapkan kepengurusan KONI lama.
“Pengurus KONI baru hanya melanjutkan kebijakan pengurus lama. Kalau pendaftar dibatasi khawatirnya muncul sentimen negatif di masyarakat,” ungkapnya.
‘Tebus dosa’ di Porprov Jatim 2027
Kadispora Anindya juga menyinggung soal dana hibah (APBD) untuk KONI Kabupaten Blitar tahun 2025.
Dari total anggaran Rp2,7 miliar, KONI mendapat alokasi Rp 1,6 miliar. Sementara tahun sebelumnya KONI digelontor Rp1,3 miliar.
Pemanfaatan terbesar untuk persiapan atau pra Porprov IX Jatim dan pelaksanaannya. Selebihnya untuk pembinaan dan operasional KONI.
“Jadi dana hibah tahun ini kenaikannya sedikit dibanding tahun sebelumnya,” kata Anindya menjelaskan.
Kadispora Anindya juga mengatakan, KONI Kabupaten Blitar dan semua pihak yang terlibat dalam ajang Porprov IX Jatim sudah berusaha maksimal.
Ketidaksesuaian pencapaian target pada hari ini akan ditebus pada ajang Porprov Jatim tahun 2027.
Salah satunya dengan rencana KONI merekrut pelatih dari luar daerah.
Soal target 3 besar seperti yang dijanjikan Wabup Beky, menurut Anindya rasional. “Asal syaratnya kita betul-betul bekerja lebih keras lagi,” pungkasnya.
Sementara DPRD Kabupaten Blitar meminta dilakukan evaluasi pada dana hibah KONI. Sebab dana besar terbukti tidak berbanding lurus dengan prestasi yang dicapai.
“Legislatif perlu melakukan evaluasi. Sebab kalaupun target tidak tercapai minimal mempertahankan prestasi tahun sebelumnya. Ini terkait kepiawaian kepemimpinan,” tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifai.
Penulis: Solichan Arif
