Bacaini.ID, KEDIRI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (Pokir) dari kelompok masyarakat (Pokmas).
Pertanyaan yang muncul di benak sebagian masyarakat adalah, “Apa itu pokir?”
Pokir merupakan pokok-pokok pikiran anggota DPRD sebagai aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan APBD. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD.
Sebagai representasi masyarakat yang diwakilinya, anggota DPRD mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada kepala daerah. Untuk menyusun pokok pikiran ini, anggota DPRD menghimpun masukan dari masyarakat dan melakukan kajian dengan kelompok pakar/akademisi agar selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam jangka waktu 20 tahun, serta rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam jangka waktu 5 tahun.
Untuk menjaring masukan dari masyarakat, anggota DPRD memiliki beberapa mekanisme. Seperti melakukan reses, audensi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan wilayah, mekanisme aduan, dan penyampaian aspirasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus praktik korupsi yang terjadi dalam proses ini. Diantaranya adalah pembagian dan pengaturan ‘jatah proyek’ APBD, meminta atau menerima hadiah pada proses perencanaan APBD, pembahasan dan pengesahan RAPBD ‘Uang Ketok’, dana aspirasi, dan Pokir yang tidak sah.
Dalam kasus yang menjerat empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, KPK telah menetapkan 21 tersangka kasus pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Sahat Tua P Simandjuntak (STPS), Wakil Ketua DPRD Jatim, dan beberapa pihak lainnya oleh KPK pada September 2022.
Dari 21 tersangka, empat tersangka berperan sebagai penerima suap, dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Dari empat tersangka penerima, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara satu lainnya merupakan staf penyelenggara negara.
Penulis: Hari Tri Wasono
