Bacaini.id, JAKARTA – Kehadiran konglomerat Amerika Serikat, Elon Musk di acara Word Water Forum ke-10 di Bali membawa cakrawala baru teknologi komunikasi tanah air. Pemilik layanan internet Starlink ini menjanjikan sistem komunikasi berbasis satelit di 3.400 puskesmas.
Tak sekedar membahas isu lingkungan, kehadiran CEO dan pendiri SpaceX di Bali ini juga untuk menandatangani kerja sama peresmian Starlink di Puskesmas Sumerta Kelod, Kota Denpasar. Penandatanganan itu dilakukan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagai rencana pemasangan jaringan internet Starlink di 3.400 puskesmas Indonesia.
Langkah pemerintah menggandeng raksasa telekomunikasi AS ini membuat penyedia provider dalam negeri ketar ketir. Pasalnya, layanan Starlink yang menggunakan satelit LEO (Low Earth Orbit) dibanderol murah.
Pantauan Bacaini.id di platform toko online, layanan Starlink sudah bisa dinikmati dengan harga alat Rp.7 – 8 jutaan. Biaya abonemennya sebesar Rp.750 ribu/bulan dengan kecepatan 150-300 Mbps. Jauh di atas kecepatan provider lokal seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri dan Smartfren yang memiliki kecepatan unduh dari 12,6 Mbps sampai tertinggi 22 Mbps (sumber laman rri.co.id).
Tak ingin menjadi ancaman, rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Wholesale PT Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono, meminta negara ikut mengatur ekspansi perusahaan Elon Musk di Indonesia. Hal senada disampaikan Dirut Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, yang menyebut peluncuran Starlink ini tanpa melalui Telkomsat.
Telkomsat hanya menjadi mitra Starlink untuk segmen business-to-businees (B2B) dalam layanan backhaul dan enterprise yang sifatnya eksklusif. Sementara enterprise terdapat mitra selain Telkomsat.
Rapat tersebut juga membahas keinginan kerjasama Telkom untuk memonopoli layanan B2B dan B2C (Business-to-Customer) yang ditolak oleh Starlink.
Anggota Komisi VI dari Partai Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan masuknya Starlink ke Indonesia akan menghancurkan Telkom dan Telkomsel. Meskipun di sisi lain, Andre tidak menyalahkan pemerintah terkait pemberian ijin ke perusahaan Elon Musk sebagai investasi ke Indonesia. Pemerintah perlu membuat kebijakan terkait Over The Top (OTT) atau layanan perusahaan yang ditawarkan langsung ke pengguna.
Menko Marves murka……..(selanjutnya)
