KEDIRI – Sikap Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang membiarkan kekosongan jabatan di sejumlah organisasi pemerintah daerah mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya kinerja pemerintah.
Kritikan ini disampaikan Fraksi Partai Demokrat saat menyampaikan pendapat akhir atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2019. “Kami minta agar segera menetapkan pimpinan satuan kerja secara definitif di sejumlah satuan kerja,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Ashari, Selasa 28 Juli 2020.
Menurut catatan Bacaini, hingga saat ini terdapat kekosongan 11 jabatan eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Terdiri atas Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Satpol PP, dan beberapa jabatan eselon 2 di sekretariat Pemkot Kediri seperti Asisten dan Staf Ahli Walikota.
Status pelaksana tugas di tiap organisasi pemerintah daerah ini berdampak pada tidak maksimalnya kinerja pemerintah. Ini lantaran pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan atau mengambil tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
Catatan lain yang diberikan Partai Demokrat terhadap pemerintahan Abdullah Abu Bakar adalah pendapatan asli daerah di tengah kondisi pandemi. Pemerintah daerah dituntut melakukan pemetaan mendalam untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain.
“Lakukan evaluasi secara terukur terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah, baik secara manajeman maupun permodalan, serta political will pemerintah Kota Kediri dalam memberdayakan sumber-sumber pendapatan,” tambah Ashari.
Partai berlambang Mercy ini juga meminta pemerintah mengevaluasi belanja hibah untuk bantuan sosial kepada masyarakat di masa pandemi. Meski dalam kondisi darurat, pemerintah harus tetap mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran tersebut secara transparan.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar merespon positif kritik dan gagasan yang disampaikan legislatif kepadanya. Dia berjanji akan segera menindaklanjuti secara bertahap.
Abu Bakar juga menyampaikan bahwa pelayanan Pemerintah Kota Kediri terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan sistem daring. Pelayanan online yang semula dilakukan setengah-setengah kini sudah berjalan online semuanya. “Kita sudah mempercepat pembangunan IT yang ada di layanan-layanan pemerintah. Dengan pandemi ini, ada percepatan yang lebih baik lagi untuk perkembangan IT di Pemerintah Kota Kediri,” jelasnya. (HTW)
