Bacaini.id, KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen meningkatkan tata kelola audit laporan keuangan daerah yang berintegritas. Hal ini disampaikan usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dalam kegiatan penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur mengatakan, laporan keuangan daerah yang berisikan seluruh kegiatan pemerintahan diharapkan mampu membangun perubahan positif regulasi sesuai regulasi yang ditetapkan. “Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri,” katanya, Selasa, 5 Maret 2024.
Dewi menambahkan, audit laporan kegiatan yang disusun secara akuntabel ini sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan bagi dalam penyusunan program di tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap anggaran yang digunakan sudah tepat, efektif, efisien dan tentunya sesuai kebutuhan di Kabupaten Kediri. Sehingga akan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali,” harapnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono secara khusus mendorong seluruh kepala daerah baik bupati dan walikota serta Pj bupati dan Pj walikota supaya bersinergi mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan target sasaran dan dampaknya.
Menurutnya, dorongan untuk mewujudkan laporan yang akuntabel itu menyusul fungsi LKPD dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas.
“Mulai dari perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan audit. Sehingga mana yang belum selesai, maka harus diperbaiki. Laporan ini sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat,” kata Adhy Karyono. (ADV)
