Bacaini.id, KEDIRI – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memaparkan berbagai temuan permasalahan, ranwal isu strategis serta tema pembangunan Kota Kediri tahun 2025 secara virtual pada Forum Konsultasi Publik Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Selasa (27/2). Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.
”Forum ini menjadi rangkaian tahapan yang penting dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, sebelum memasuki perumusan rancangan akhir. Hal ini selaras dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dari paparan yang akan kami sampaikan, mengharap ide, aspirasi, hingga masukan konstruktif dari bapak ibu yang hadir,” terang Pj Wali Kota Kediri.
Sejak ditugaskan sebagai Penjabat Walikota Kediri, Zanariah mengamati dan melihat ada permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi prioritas pembangunan terutama pada tahun 2025. Beberapa permasalahan tersebut seperti kurangnya kualitas infrastruktur, transportasi massal dan perumahan layak huni. Lalu kurangnya kualitas kebersihan kota dan pengelolaan lingkungan hidup. Belum optimalnya pelayanan pariwisata dan penyelenggaraan event baik seni, budaya, maupun olahraga. Perlunya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan sektor usaha mikro, industri kecil dan menengah. Selain itu, belum optimalnya upaya pengurangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrim. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dan pertahanan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan perempuan dan anak. Terakhir belum optimalnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Pj Wali Kota Kediri menekankan bahwa dari permasalahan pembangunan tersebut Pemerintah Kota Kediri menyusun ranwal isu strategis yang berisi pemenuhan kebutuhan infrastruktur perkotaan. Lalu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan daya tarik pariwisata seni budaya dan olahraga. Penguatan produktivitas ekonomi daerah, penguatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Kemudian peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di Kota Kediri, dengan memperhatikan keselarasan dengan tema rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025, serta rancangan rencana kerja pemerintah (RKP) provinsi Jawa Timur tahun 2025, Zanariah mengungkapkan tema ranwal RKPD Kota Kediri tahun 2025 yaitu peningkatan konektivitas dan pelayanan publik, untuk kota jasa yang unggul, bersih dan semarak.
Selain itu, Pj Wali Kota Kediri juga menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian pada Rakortekrenbang 2024 agar RKPD Kota Kediri menyelaraskannya. Diantaranya harus menjadi perencana yang berintegritas dan memuliakan efisiensi. Selain itu pembangunan harus berorientasi hasil. Peningkatan PAD juga harus dilakukan untuk kemandirian fiskal.
“Pesan lainnya harus mewujudkan pemerintahan yg ramah investasi. Bidang Pendidikan dan Kesehatan menjadi jalan menuju kesejahteraan serta pelayanan publik yang diberikan untuk mewujudkan keadilan,” tambahnya.
Terakhir Pj Wali Kota Kediri berharap dalam optimalisasi program pembangunan ini, Pemerintah Kota Kediri dapat menjalin kolaborasi yang semakin apik dengan antar instansi dan lintas sektor. Di samping itu, forum ini dapat menjadi ruang partisipatif untuk menyamakan persepsi, saling melengkapi, menyempurnakan apa saja yang perlu ditambahkan dalam rencana kerja ke depan. Selain itu Bappeda Kota Kediri juga membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan secara daring pada link https://bit.ly/FKPKOTA25 . Harapannya ke depan terwujud pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat Kota Kediri.
Di akhir acara juga ada penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kota Kediri 2025.
Hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala Barenlitbang Kota Kediri Chevy Ning Suyudi dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, perwakilan Kadin, akademisi, pengusaha, insan pers, perbankan, FKUB, komunitas disabilitas, dan unsur masyarakat.
