Bacaini.id, KEDIRI – Komite Juang Reforma Agraria (KJRA) bersama kelompok masyarakat (pokmas) se-Kediri Raya akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka sedang memperjuangkan kepemilikan tanah dan perhutanan sosial dalam program reforma agraria.
Ketua KJRA Kediri Raya Samsul Ashar mengatakan, mereka berangkat ke Istana Negara dalam rangka memperjuangkan 17 ribu pemohon tanah redistribusi di Karesidenan Kediri. Masyarakat petani sulit mendapatkan hak kepemilikan tanah melalui program reforma agraria.
“Kendala di lapangan, ada pihak-pihak dari oknum birokrasi di tingkat bawah yang kurang sinergis,” kata Samsul sebelum berangkat ke Istana Negara Jakarta dari Kantor Pemkab Kediri hari ini, Kamis, 20 Juli 2023.
Padahal, lanjutnya, Staf Ahli Kepresidenan, doktor Yosep Setiawan melakukan sosialisasi di lapangan yang mengutamakan bahwa program reforma agraria menjadi prioritas Presiden Jokowi saat ini.
Program reforma agraria sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dengan terbitnya Kepres Nomor 86 Tahun 2018.
Program reforma agraria ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya kelompok petani untuk mendapatkan kesejahteraan melalui kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.
Data KJRA menyebutkan, secara nasional redistribusi tanah serta legalisasi aset untuk tanah seluas 9 juta hektar, termasuk di dalamnya kawasan hutan yang akan dilepaskan, seluas 4,1 juta hektar.
Sedangkan Perhutanan Sosial, melalui hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat dan kemitraan atau yang disebut dengan istilah Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar.
Beberapa tujuan dari program reforma agraria sendiri adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Juga untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Program ini juga untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Tujuan berikutnya adalah untuk menangani dan menyelesaikan konflik agraria dan memperbaiki serta menjaga kualitas lingkungan hidup.
“Tanah Reforma Agraria, tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), eks HGU yang sudah mati perizinannya atau tanah kehutanan sosial yang sudah digarap oleh masyarakat juga tanah bekas jajahan Belanda. Di Jatim sangat luas obyek TORA ini, terutama di Kediri Blitar, Tulungagung dan malang,” imbuh Samsul Ashar.
Untuk memperjuangkan kepemilikan tanah melalui program reforma agraria inilah, KJRA bersama Pokmas Karesidenan Kediri mendatangi Istana Negara untuk melakukan dialog dengan Presiden Jokowi serta ke Kementerian ATR – BPN yang ada di Jakarta pusat. Mereka akan membeberkan pelaksanaan program prioritas itu serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
“Peserta audiensi dan silaturahmi KJRA sejumlah 20 orang mewakili masing-masing Pokmas yang mengajukan program Reforma Agraria, ” terang Samsul Ashar.
Terpisah, Penanggung Jawab dan Pembina KJRA H. Marjoko, S.H mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri yang telah mensuport dan memberikan fasilitas sepenuhnya.
Menurutnya, keberangkatan rombongan ke Jakarta hari ini menandai jejak perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita masyarakat, khususnya petani yang belum beruntung untuk memiliki tanah.
“Yang terpenting, akses dan aset masyarakat bisa terlaksana, kepemilikan tanah dan kehutanan sosial. Pada akhirnya terwujud keadilan dan kemakmuran di masyarakat, itu tujuan akhirnya,” tegas Marjoko.
Rombongan KJRA dan pokmas Karesidenan Kediri berangkat menggunakan bus milik DPRD Provinsi Jawa Timur. Keberangkatan diawali dari Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang diwakili Plt Kepala Dinas Perkim Agus Sugiarta, DPRD Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Lutfi Mahmudiono dan Forkopimda.
Selain ke Istana Negara, rombongan juga direncanakan dialog dengan Kementerian ATR-BPN yang diwakili oleh Dirjen Penata Agraria.
Penulis: Wahyu
Editor: Novira
