Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Program desa wisata yang diinisiasi di banyak tempat mulai memunculkan dampak negatif. Salah satunya adalah penyusutan lahan pertanian pangan sebagai kekuatan ekonomi masyarakat desa.
Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung mencatat jumlah penyusutan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Tulungagung mencapai 8.000 hektar. Berdasarkan riset dinas tersebut, penyusutan ini akibat alih fungsi lahan menjadi desa wisata, wisata kuliner, hingga permukiman.
Kabid Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Edi Purwo Santosa mengatakan, luas lahan LP2B pada 10 tahun lalu mencapai 25.000 hektar. Selama kurun waktu tersebut jumlah lahan yang beralih fungsi sebanyak 17.000 hektar. “Selama ini kami belum pernah mengeluarkan izin alih fungsi LP2B. Tapi lahan LP2B menyusut cukup banyak,” kata Edi Purwo kepada Bacaini.id, Rabu, 14 Juni 2023.
Sesuai ketentuan, alih fungsi LP2B harus mendapat izin Dinas Pertanian. Selain itu, pemohon alih fungsi harus menyiapkan lahan pengganti sebanyak tiga kali lipat dengan kualitas yang sama. Hal ini menimbulkan dugaan terjadinya alih fungsi lahan LP2B secara non prosedural.
Hilangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan ini berdampak serius terhadap sektor pertanian. Sebab lahan tersebut bisa panen dalam satu tahun. Selain itu LP2B juga memiliki irigasi teknis yang baik.
Menurut data Dispertan, rata-rata lahan tersebut beralih fungsi menjadi perumahan, wisata kuliner, hingga wisata desa. Untuk itu Dinas Pertanian akan melaporkan ke polisi. “Selama ini kami tidak pernah memberi izin. Kalaupun mereka izin, kami pasti tidak akan berikan (izinnya). Jika alih fungsi tidak dilakukan sesuai aturan, akan ada tindakan pidananya,” tegas Edi.
Regulasi alih fungsi tersebut diatur dalam peraturan daerah Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perlindungan LP2B. Disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan alih fungsi LP2B akan dikenakan beberapa sanksi. Mulai sanksi tertulis, pencabutan izin hingga denda administratif.
“Sebenarnya tugas menertibakan tidak hanya kami, tetapi juga Satpol PP. Meskipun nanti akan muncul pro kontra saat penertiban,” pungkasnya.
Penulis: Setiawan
Editor: HTW
