Polemik Pelantikan Pengurus, PCNU Jombang Somasi PBNU

Bacaini.id, JOMBANG – Polemik pelantikan pengurus PCNU Jombang hasil penunjukan PBNU terus bergulir. Mereka akan melayangkan somasi ke PBNU.

Sebelum mengirim surat somasi, sejumlah aktivis dan pengurus PCNU periode sebelumnya menggalang dukungan dalam bentuk aksi tanda tangan. Mereka menilai proses pelantikan ini merampas hak suara pengurus MWC dan ranting dalam konferensi pemilihan ketua tanfidziyah.

Berkumpul di Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Kecamatan Jombang Kota, para aktivis NU ini membubuhkan tanda tangan pada banner yang bagian atasnya tertulis ‘SOMASI 1 ke PBNU’ Teguran Sebagai Ikhtiar Saling Menasehati untuk Kebenaran dan Kebaikan.

“Somasi ini kami kirimkan ke PBNU hari ini,” ujar KH Abdus Salam Shohib, Pengasuh Ponpes Mambaul Ma’arif kepada Bacaini,id, Senin, 22 Mei 2023.

Menurut Gus Salam, ada empat tuntutan yang disampaikan kepada PBNU terkait pelantikan PCNU masa khidmat 2023-2024. Pertama mereka menuntut agar PBNU mencabut SK PCNU Jombang hasil penunjukan yang baru dilantik.

Menurutnya pelantikan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan AD ART organisasi. Selain itu, mereka juga meminta PBNU segera mencabut skorsing pleno konfercab 14 Juli 2022 dan kembali menggelar konfercab sesuai aturan.

“Kami melakukan ini untuk menegakkan kebenaran dan memberi nasihat kepada PBNU agar kebijakan diterapkan sesuai aturan,” ungkapnya.

Selain Gus Salam yang meupakan Wakil Ketua PBNU Jatim, sejumlah tokoh NU Jombang juga ikut membubuhkan tanda tangan. Diantaranya, KH. M. Soleh (Wakil Syuriah PCNU masa khidmat 2017-2022), Rois Syuriah MWCNU Mojoagung, Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2017-2022, hingga Sekretaris Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2017-2022, M. Mukhlis.

Yang tidak kalah penting menurut Gus Salam, harus ada Majelis Tahkim di PBNU yang bisa menjadi muara penyelesai jika ada persoalan di dalam organisasi. Majelis Tahkim ini berasal dari kiai khos dan masyayih yang ada di tubuh organisasi.

Terakhir, Gus Salam meminta PBNU untuk merespon tuntutan mereka dalam jangka waktu seminggu ke depan. Jika dalam waktu seminggu tidak ada respon, mereka akan melanjutkan somasi kedua.

“Jika dalam perjalanannya tidak ada tanggapan maka kami akan melangkah ke pengadilan untuk memperjuangkan kebenaran yang kami yakini,” tegasnya.

Seperti diketahui, pengurus PCNU Jombang hasil penunjukan PBNU dilantik pada Sabtu 20 Mei 2023. Sebagai Rais Syuriah KH. Ahmad Hasan dan Ketua Tanfidziyah KH Fahmi Amrullah Hadzik. Masa jabatan mereka hanya satu tahun, yakni 2023-2024. Namun kewenangan tetap sama dengan pengurus definitif.

Dalam pelantikan itu, Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pelantikan PCNU Jombang dilaksanakan berdasarkan Peraturan PBNU 02/XII/2022 tentang pedoman pelaksanaan karateker kepengurusan NU.