Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Oknum anggota Polres Tulungagung, tengah bersiap menjalani hukuman atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Selain terancam hukuman lima tahun penjara, dia juga harus siap diberhentikan tidak hormat dari Institusi Polri.
Udi Cahyono berhasil diamankan bersama dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,5 gram oleh Satresnarkoba Polres Tulungagung pada saat melakukan pengembangan kasus peredaran narkoba di Tulungagung.
Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto mengatakan pihaknya telah menggelar sidang etik pada Sabtu, 19 November 2022. Majelis sidang etik merekomendasikan agar terdakwa Udi Cahyono diberhentikan secara tidak hormat dari Insitusi Polri.
“Sidang etik kemarin dipimpin oleh Wakapolres Tulungagung, sedangkan saya sudah mempimpin gelar perkara terhadap kasus terdakwa,” kata AKBP Eko saat dikonfirmasi Bacaini.id, Selasa, 22 November 2022.
Menurutnya, sidang etik yang digelar jajaran Polres Tulungagung hanya menghasilkan rekomendasi dan selanjutnya dikirimkan kepada Kapolda Jawa Timur selaku pemilik kewenangan dalam mengambil keputusan final.
Apabila Kapolda Jatim sudah memberikan keputusan memberhentikan terdakwa secara tidak hormat, maka Polres Tulungagung akan menggelar upacara pemberhentian tidak hormat kepada terdakwa berpangkat AIPTU tersebut.
“Rekomendasi sudah kami kirim, jadi status terdakwa saat ini masih anggota Polri, karena kami masih menunggu keputusan dari Kapolda,” jelasnya.
AKBP Eko mengungkapkan, ada beberapa hal yang membuat majelis etik memberikan rekomendasi untuk memberhentikan terdakwa secara tidak hormat. Selain terbukti melakukan pelanggaran etik, terdakwa yang seharusnya dapat memberikan contoh malah melakukan hal sebaliknya.
“Ada beberapa pertimbangan lain juga, karena itu majelis etik memutuskan untuk memberikan rekomendasi pemberhentian tidak hormat. Kami akan sangat terbuka dalam menangani permasalahan ini,” ungkapnya.
Diketehui bahwa dalam fakta persidangan di PN Tulungagung terdakwa Udi Cahyono terbukti melanggar Pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika. Pihak JPU juga telah menuntut terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara serta denda Rp1,2 Miliar.
Penulis: Setiawan
Editor: Novira
