Bacaini.id, NGANJUK – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Nganjuk terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Basthomi, Sekda Nganjuk Mokhammad Yasin, serta diikuti oleh anggota DPRD Nganjuk dan OPD terkait.
Menanggapi pandangan umum fraksi Hanura terkait kurang optimalnya penyerapan anggaran tahun 2021, Plt. Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mangatakan hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya karena pandemi Covid 19, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai rencana.
“Termasuk juga karena tidak adanya perubahan APBD tahun 2021. Tapi Alhamdulillah kemarin sudah difasilitasi langsung oleh Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Pemuda, sehingga beberapa kegiatan akhirnya bisa dilakukan.” kata Marhaen di ruang Paripurna DPRD Nganjuk, Senin, 11 Juli 2022.
Sementara pandangan fraksi Gerindra terkait upaya Pemkab Nganjuk untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, Marhaen menyebutkan upaya tersebut bisa dilakukan melalui sejumlah program.
Seperti mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, penempatan pada perusahaan, menarik investor, percepatan izin, pengembangan ekonomi kreatif, harapan sosial lansia miskin, serta pembayaran premi BPJS untuk keluarga miskin.
“Dalam hal ini dibutuhkan perhatian lebih. Kita udah mengintruksikan kepada para kepala desa dan kita juga meminta agar Eksekutif serta Legislatif bisa bersinergi mengatasi masalah sosial,” paparnya.
Menanggapi Fraksi Demokrat Keadilan Indonesia tentang rencana kerja oprasional dalam mengatasi banjir, Marhaen mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan review studi kelayakan Dam sungai Kuncir kepada BPWS Brantas dan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
“Kita juga telah berkoordinasi dengan Bupati Kediri bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasi banjir di wilayah Pace sampai Prambon, karena ini ada kaitannya dengan efek pembangunan bandara,” jawabnya.
Marhaen menjawab pandangan fraksi Nasdem dan PPP terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 yang memang masih terkendala pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada sejumlah sektor.
“Tapi tahun 2021 kamarin pertumbuhan ekonominya meningkat sekitar 5,63 persen dibandingkan tahun 2020,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono berharap apa yang telah disampaikan oleh Plt Bupati Nganjuk tersebut tidak hanya sekedar formalitas, namun bisa benar-benar terealisasi.
“Harapan kami, kedepannya bisa ditindaklanjuti, baik itu secara infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan birokrasi yang ada di Kabupaten Nganjuk,” kata Tatit.
Menurutnya, DPRD Nganjuk akan mengawal hal-hal tersebut dengan melakukan pembahasan dalam rapat komisi, sehingga dapat disampaikan sebagai rekomendasi kepada Plt Bupati Nganjuk untuk dilaksanakan oleh dinas terkait.
“Begitu pula dengan adanya usulan fraksi terkait perlakuan di birokrasi. Jadi, memang benar-benar harus dilakukan dan tidak hanya sekedar jawaban formal saja,” tandasnya.(ADV)
