Bacaini.id, BANGKALAN – PBNU tengah berupaya mengembangkan kewirausahaan serta kemandirian ekonomi bagi warga nahdliyin. Untuk itu PBNU jalin kerjasama dengan dua lembaga kementrian RI.
Dalam hal ini PBNU bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan, melalui kerjasama ini NU akan membentuk 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU) dan menciptakan 10.000 wirasantri yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kerjasama dengan kementerian ini target minimalnya dapat mencetak 10.000 orang wirasantri dan menciptakan 250 BUMNU dalam satu tahun. Sehingga harapannya nanti di setiap cabang dan wilayah, masing-masing memiliki BUMNU,” ujar Gus Yahya pada puncak peringatan Harlah NU ke-99 di pondok pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan, Kamis malam 17 Februari 2022.
Diketahui sebelumnya, PBNU juga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ihwal peremajaan kebun sawit rakyat dan kehutanan sosial. Begitu pula kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PBNU melakukan kerjasama membangun 90 titik kampung nelayan.
“Kita kembangkan supaya cabang-cabang NU ini membentuk badan usaha sebagai sumber finansial dan sebagai agen untuk mendorong perekonomian di lingkungan warga Nahdlatul Ulama,” terangnya.
Sementara itu Menteri BUMN, Erick Tohir mengatakan Indonesia adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia, namun tidak masuk ranking 10 besar pengembangan industri halal. Sehingga pihaknya mendorong NU dan pondok pesantren menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi yang telah diawali dengan kerjasama antara BUMN dan BUMNU.
“Dalam kerjasama ini ada 250 BUMNU yang sudah masuk kategorinya, sehingga nanti kita minta melalui himbara dan bank syariah untuk melakukan pendampingan dan pendanaan sesuai keinginanan dan keahlian di masing-masing cabang NU,” kata Erick Tohir.
Sedangkan, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduk menyampaikan bahwa pemerintah baru saja menerbitkan Perpres kewirausahaan yang bertujuan untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru. Dia memaparkan jumlah pengusaha di Indonesia masih 3,95 persen. Padahal untuk menjadi negara maju ditargetkan minimal 10 sampai 14 persen.
“Jadi ini sejalan dengan Gus Yahya, kita bersama-sama dengan pak Erick, karena pembiyaannya ada disana. KUR akan terus kita tambah sampai porsi kredit perbankan yang saat ini 19 persen untuk UMKM menjadi 30 persen 2024 nanti. Saya juga diperintah pak Presiden untuk memperkuat koperasi pesantren,” tandasnya.
Penulis: Rusdi
Editor: Novira
