Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Masyarakat Desa Bendungan, Kecamatan Gondang menagih janji kepala desa (kades) terkait pemberian tanah bengkok sawah kepada masyarakat yang memilihnya. Namun nyatanya tanah bengkok tersebut saat ini dikelola oleh tim suksesnya.
Tuntutan masyarakat Desa Bendungan pada akhirnya dipertemukan dalam audiensi antara kedua belah pihak dan dipimpin Kepala BPD Bendungan. Audiensi berjalan sekitar tiga jam lamanya. Ditengah berlangsungnya audiensi, situasi sempat memanas, karena terjadi silang pendapat.
Salah satu perwakilan warga, Fajar Wibowo mengungkapkan, semasa kampanye dulu kades pernah membuat sebuah janji, jika dia terpilih akan memberikan insentif berupa tanah bengkok sawah kepada warga yang memilihnya.
“Menurut kami pemberian insentif tanah bengkok kepada warga ini tidak transparan. Makanya terjadi polemik seperti ini,” ungkap Fajar usai audiensi, Sabtu 29 Januari 2022.
Fajar menjelaskan, tanah bengkok sawah di Desa Bendungan tercatat seluas 5 hektare, dan ternyata dikelola oleh tim sukses kades. Selama dua tahun ini, beberapa warga mendapatkan paket sembako dari tim sukses kades yang diduga merupakan hasil dari pengelolaan bengkok.
“Warga juga mempertanyakan mekanisme pemberian sembako dan meminta transparansi, karena tidak ada musyawarah desa (musdes),” terangnya.
Sembako yang diberikan untuk warga juga dinilai tidak sepadan dengan ketentuan tanah bengkok yang telah dijanjikan. Bahkan pihaknya juga menduga, sebagian hasil tanah bengkok juga digunakan untuk mengembalikan biaya operasional kades pada saat pilkades.
“Kami telah menerima dua kali pemberian sembako dan kami kaget, ternyata hasil bengkok digunakan untuk mengembalikan biaya politik kades,” tandasnya.
Kades Bendungan, Suryanto mengatakan bahwa yang menjadi tuntutan warga sebenarnya sudah dipenuhi. Seperti hasil dari pengelolaan tanah bengkok yang diberikan kepada warga dalam bentuk sembako. Bahkan pihaknya juga sudah membeberkan data yang diminta warga.
“Setidaknya ada 645 warga yang mendapatkan sembako. Memang dari perwakilan warga memandang pemberian sembako tidak sepadan,” kata Suryanto.
Disinggung mengenai dugaan jika sebagian hasil tanah bengkok digunakan untuk mengembalikan biaya operasional pilkades, Suryanto membantah.
“Dugaan money politic tersebut tidak benar,” pungkasnya.
Hasil audiensi kali ini ternyata belum membuat masyarakat Desa Bendungan merasa puas. Pasalnya belum ada titik temu dari audiensi yang dilakukan. Berdasarkan informasi, akan ada audiensi lanjutan untuk membuka data sebenarnya atas pengelolaan tanah bengkok tersebut.
Penulis: Setiawan
Editor: Novira
