Bacaini.id, KEDIRI – Ancaman Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana untuk membabat habis praktik kolusi di pemerintahannya tidak main-main. Hari ini bupati menghentikan proses pengangkatan perangkat desa karena dicurigai curang.
Sikap tersebut disampaikan Mas Dhito dalam konferensi pers secara daring, Senin, 13 Desember 2021. Putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini mengungkapkan bahwa pengangkatan perangkat desa harus mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, dan Perbup Kediri Nomor 48 Tahun 2021.
“Berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus berazaskan transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut sesuai dengan visi misi saya terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” katanya.
Tonton video:
Mas Dhito menambahkan, Pemkab Kediri menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat atas keberatan hasil penilaian ujian pengisian perangkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 di Basement SLG dan Convention Hall SLG yang bekerjasama dengan pihak ketiga.
“Terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran tahapan pengisian perangkat desa berupa kesalahan pada sistem penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga,” katanya.
Karena itu dia memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk segera menyampaikan kepada Camat agar menghentikan sementara tahapan pengangkatan perangkat desa yang terdiri dari 13 kecamatan, 68 desa, dan 146 lowongan jabatan perangkat desa.
Mas Dhito juga menginstruksikan menghentikan sementara pelaksanaan pengisian perangkat desa yang akan direncanakan pada tanggal 16 Desember 2021. Serta meminta Inspektorat untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas adanya indikasi kuat pelanggaran penilaian hasil ujian tertulis pengisian perangkat desa.
Penulis: Budi Sutrisno
