Bacaini.id, KEDIRI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Kediri memastikan pasangan nikah siri bisa miliki dokumen kependudukan resmi. Anak keturunan hasil nikah siri pun bisa memiliki akta kelahiran.
Hal tersebut dibahas dalam acara sosialisasi kebijakan dan peraturan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dispendukcapil Kota Kediri, Senin, (8/11). Syamsul Bahri, Kepala Dispendukcapil mengatakan bahwa memang saat ini di Kota Kediri pasangan nikah siri masih cukup banyak.
“Masih cukup banyak pasangan dari perkawinan lama di Kota Kediri yang nikah siri. Pasangan yang sudah menikah tapi tidak memiliki buku nikah, akan diberi catatan khusus pada kartu keluarga yang diterbitkan,” terangnya.
Syamsul juga menegaskan penerbitan dokumen kependudukan ini bukan berarti membolehkan pernikahan siri. Tetapi memberi perlindungan hak-hak hukum anak dari pasangan nikah siri yang sudah terlanjur.
“Lebih kepada perlindungan hak-hak hukum anak dan kejelasan status dari anak tersebut, walaupun pernikahannya belum tercatat tapi siapa orang tua dari anak tersebut bisa jelas karena telah tercatat di Kartu Keluarga,” tandasnya.
Namun demikian, pemberian dokumen ini mewajibkan pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah. Setelah melakukan isbat nikah di pengadilan agama, status penikahan mereka benar-benar tercatat secara resmi.
Jika pasangan tersebut menolak melakukan isbat nikah, pemerintah akan akan tetap melayani pengurusan administrasi kependudukan, seperti membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM,) yang merupakan alat bukti dari kedua orang tua untuk menentukan atau menyatakan hubungan perkawinannya.
Hal ini sesuai dengan peraturan Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. “Sebenarnya peraturan ini sudah terbit sejak lama, namun karena akhir-akhir ini viral mengenai nikah siri akhirnya isu ini kembali mencuat di masyarakat, sehingga kami rasa perlu untuk kembali mensosialisasikan tentang kebijakan-kebijakan baru ini,” pungkas Syamsul.
Sementara itu, Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan kebijakan ini dapat disebarluaskan oleh perangkat kelurahan.
“Saya harap melalui kelurahan yang diundang hari ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan dan layanan terbaru dari Dispendukcapil sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat,” ungkapnya.
Selain kelurahan, acara ini juga diikuti oleh tim penggerak PKK kelurahan dan ketua LPMK dari masing-masing kelurahan. (*)
