Bacaini.ID, KEDIRI – Sebanyak 300 aparatur sipil negara (ASN) menerima sanksi penindakan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024. Mereka diketahui melanggar netralitas ASN dengan berbagai modus.
Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bima Arya Sugiarto mengatakan netralitas ASN masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Sebanyak 300 ASN yang telah ditindak. Ini seperti fenomena gunung es. Masih banyak kasus yang tidak terungkap di bawah,” kata Bima Arya pada acara ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) DKPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, akhir pekan ini.
Selain netralitas ASN, persoalan lain yang menjadi perhatian Kemendagri adalah politik uang. Mendagri mengaku sudah mengundang para pakar, praktisi kepemiluan, hingga perguruan tinggi untuk membicarakan hal ini. Namun belum menemukan formula pelaksanaan pemilu yang bisa meminimalisir politik uang.
“Politik uang ada yang bersumber mahalnya biaya penyelenggaraan dari negara dan pelaku politik. PR (pekerjaan rumah) pemerintah agar biaya politk tidak tinggi,” kata Bima Arya.
Langkah Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah daerah hingga hari pencoblosan, dinilai efektif meminimalisir pelanggaran pemilu. Menurut Arya, hal itu adalah komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dan penyalahgunaan kekuasaan.
Hal lain yang akan menjadi pembahasan Kemendagri ke depan adalah merevisi UU Pemilu dan UU Partai Politik. Ada pula isu proporsional terbuka/tertutup, keserentakan, penguatan lembaga KPU dan Bawaslu, serta soal ambang batas presiden yang menjadi perhatian pemerintah untuk pemilu yang akan datang.
Penulis: Hari Tri Wasono
